Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Jawa Barat Jadi Fokus Utama

Karawang-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengajak para tokoh agama dan organisasi keagamaan untuk terlibat aktif dalam mendorong sertifikasi aset wakaf guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Ajakan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat pertemuan dengan perwakilan organisasi keagamaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

“Sebagai pimpinan di Kementerian ATR/BPN, saya memiliki tanggung jawab moral untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ini penting agar aset keagamaan terlindungi secara hukum,” ujar Nusron.

Berdasarkan data estimasi nasional, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 532.013 bidang. Namun, hingga saat ini baru 284.946 bidang atau sekitar 53,5 persen yang telah bersertifikat. Sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat capaian sertifikasi sebanyak 23.888 bidang tanah wakaf.

Di Provinsi Jawa Barat, terdapat estimasi 87.795 bidang tanah wakaf. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48.123 bidang atau 55,95 persen telah memiliki sertifikat. Adapun capaian sertifikasi tanah wakaf di Jawa Barat selama tahun 2025 tercatat sebanyak 1.477 bidang.

Nusron Wahid menilai Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas mengingat besarnya jumlah aset wakaf dan peran strategis provinsi tersebut dalam aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat.

Ia berharap sinergi antara Kementerian ATR/BPN, kantor pertanahan daerah, dan organisasi keagamaan dapat terus diperkuat agar percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dapat berjalan optimal.

“Dengan kepastian hukum, fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf dapat terjaga secara berkelanjutan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para Kepala Kantor Pertanahan dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.***