Ketua Dewan Pakar Asprindo Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Benahi Ekonomi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Didin S Damanhuri, mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pernyataan itu disampaikan Prof Didin menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pejabat era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Prof Didin, konsultasi dengan tokoh-tokoh ekonomi senior dapat menjadi masukan bagi pemerintah. Namun, ia menilai kondisi ekonomi saat ini membutuhkan langkah pembenahan yang lebih nyata dan terukur.

“Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi, harus mulai melakukan pembenahan secara konkret pada aspek-aspek yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG,” ujar Prof Didin kepada wartawan.

Ia menilai pembenahan tata kelola program MBG dan KDMP perlu dilakukan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan efisien. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat memperluas ruang fiskal pemerintah dan membantu menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembenahan tata kelola itu juga penting untuk menghindari bertambahnya tekanan utang luar negeri,” katanya.

Selain itu, Prof Didin juga meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Ia menyoroti masih adanya praktik spekulatif yang dinilai dapat mengganggu stabilitas pasar.

Menurut dia, penguatan pengawasan dan tata kelola pasar modal penting agar pasar keuangan dapat berfungsi sebagai sarana penghimpunan modal yang sehat bagi dunia usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kepercayaan terhadap pasar modal dan sektor perbankan perlu dijaga agar dapat mendorong masuknya investasi portofolio yang sehat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sektor keuangan dan iklim investasi diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima sejumlah mantan pejabat era pemerintahan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, serta mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan tersebut membahas pengalaman pemerintah menghadapi krisis ekonomi global pada 2008.

“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” kata Airlangga kepada awak media usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.