Fisipol UKI Harus Menjadi Pelopor Dalam Pembangunan Nasional

Jakarta-mediaindonesianews.com: Program Studi Ilmu Politik dibentuk untuk merespon perkembangan politik yang luar biasa pasca orde baru yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, antara lain demokratisasi di tingkat lokal melalui pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis. Dengan adanya perkembangan ini, Indonesia hadapkan pada tata laksana pemerintahan yang menekankan desentralisasi dan politik lokal. Dengan dinamika ini serta kebutuhan masyarakat Prodi Studi Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI) hadir untuk mengikuti perkembangan dalam ilmu politik.

Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si, Kaprodi Ilmu Politik UKI menjelaskan bahwa, pelaksanaan pemerintahan daerah sebenarnya adalah pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang didasarkan pada perwujudan kepentingan umum masyarakat di daerah. Oleh karena itu implementasi otonomi daerah merupakan perwujudan politik di daerah yang terabaikan selama masa sebelum reformasi, padahal implementasi keputusan politik di sebuah negara hakikatnya dilakukan secara vertikal dengan sasaran objek dan subjeknya adalah masyarakat di daerah. Peran pemerintah sangat penting dalam perwujudan proses dan pelaksanaan keputusan politik di sebuah negara. Mengingat kondisi ini, tidak banyak Program Studi Ilmu Politik di Indonesia yang memiliki konsentrasi studi di bidang implementasi otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia.

“Keberadaan Kampus UKI yang ada di DKI Jakarta sebenarnya sangat penting bagi dukungan terhadap konsentrasi studi Otonomi Daerah karena berada pada pusat kekuasaan politik, meski DKI Jakarta adalah juga daerah otonomi khusus” ujarnya, Minggu (14/11).

Menurut Fransiskus, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat, keberadaan Program Studi Ilmu Politik di UKI sangatlah tepat jika berkaca pada keberadaan mayoritas daerah tertinggal di Indonesia yang didominasi oleh daerah dengan mayoritas umat Kristiani. Seperti Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat, daerah-daerah di Provinsi NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua. Kondisi riil ini semakin diperkuat oleh pasar mahasiswa UKI yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Sehingga meski UKI telah memiliki berbagai program studi yang mampu mewujudkan pembangunan di daerah, namun pimpinan UKI pada masa lalu sangat menyadari tentang peran penting politik dalam mendorong pembangunan di daerah-daerah tersebut secara komprehensif.

“Keberadaan UKI yang ada di DKI Jakarta membuat Prodi Ilmu Politik lebih mudah melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan pengambil keputusan, civil society sehingga mampu mendukung pengembangan kemampuan akademik mahasiswa” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Fransiskus bahwa, Ilmu Politik merupakan bidang ilmu yang banyak mengkaji gejala maupun fenomena sosial politik sehingga nantinya mampu menerapkan teori-teori ilmu politik untuk menawarkan solusi dari permasalahan sosial politik.

“Jurusan ini tidak hanya mempelajari bagaimana politik di Indonesia, tapi juga politik di berbagai negara. Dijamin deh wawasanmu akan semakin luas kalau kuliah di Jurusan Ilmu Politik.” Jelasnya

Bagi Fransiskus, mempelajari ilmu politik berarti objek kajiannya adalah tentang lembaga atau institusi politik yang bertugas mewujudkan kepentingan umum, perilaku politik para aktor yang menjadi pelaku dalam kegiatan politik, serta peran politik dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti masalah lingkungan, konflik sosial, hingga perubahan sosial melalui rekayasa sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam runutan ilmu sosial, ilmu politik memiliki peran paling penting, bahkan Hubungan Internasional, Administrasi Negara, Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Ekonomi Pembangunan, Sejarah, hingga Perbandingan Politik dengan berbagai negara dari aspek sistem, sejarah, budaya politik, dan perilaku politik. Sehingga bagi pemuda yang memiliki motivasi ingin melakukan perubahan atau pembangunan, mempelajari Ilmu Politik adalah pilihan yang tepat karena menjadi sentral utama dalam tatanan sistem sosial di sebuah negara,”paparnya.

Terkait Prospek Kerja Fisipol UKI Fransiskus menjabarkan untuk mempersiapkan atau mencetak SDM yang unggul dan berkualitas dijelaskan Kaprodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia ini, Prodi Ilmu Politik UKI adalah Prodi yang baru berdiri 2015, dengan angkatan pertama pada tahun yang sama, sehingga Prodi Ilmu Politik baru meluluskan 3 angkatan hingga tahun 2021 ini.  Namun kata Gian  berkaca pada konsentrasi studi dan objek analisis, bahkan dinamika sosial dan politik di Indonesia prospeknya tentu sangat besar.

"Saya sering memberikan sebuah contoh sederhana bahwa di Indonesia terdapat 508 Kabupaten/Kota, artinya ada kegiatan politik pada 508 daerah, jika kegiatan politik 5 tahunannya adalah pemilu legislatif di daerah-daerah tersebut. Jika minimal setiap kabupaten/kota menyediakan 20 kursi DPRD saja, maka ada 10.160 orang yang akan terpilih sementara para kandidatnya tentu bisa 2 kali lipat dari itu. Belum termasuk pemilihan eksekutif dalam hal ini kepala daerah, kepala desa, dan pada tingkat provinsi yang berjumlah 34 provinsi". jelasnya

Tentu lanjut Fransiskus, hal tersebut membutuhkan orang-orang politik untuk terlibat didalamnya, baik untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik, menjadi tim sukses, tim ahli, hingga menjadi aktor dalam kegiatan politik itu sendiri. Sementara kegiatan politiknya tidak sekedar itu saja, namun juga implementasi kebijakan, proses pembuatan kebijakan, peningkatan partisipasi melalui pendidikan politik bagi masyarakat, menjadi pengawas pemerintah, menjadi birokrat, selain eksekutif dan legislatif diatas, pada lebih dari 81 ribu desa, 508 kabupaten/kota, dan 34 Provinsi, ratusan ribu organisasi pemerintah, ratusan ribu organisasi kemasyarakatan, partai politik dan media massa.

"Tentu ini adalah prospek lapangan pekerjaan dan wahana bagi pembangunan nasional itu sendiri bagi pemuda yang memiliki idealisme," katanya.

Fransiskus berharap dalam rangka Dies Natalis Fisipol UKI ke-26 sebuah lembaga akademik adalah pengingat bagi lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat. Bahwa kontribusi itu tidak sekedar menghasilkan SDM unggul dengan kompetensi keilmuan yang memadai dan karakter yang unggul, namun harus juga memberikan kontribusi penelitian yang dapat menjadi solusi pembangunan dan pendidikan masyarakat yang dapat mendorong percepatan pembangunan nasional itu sendiri.

"Oleh karena itu harapan bagi Fisipol UKI ke depan adalah mampu menyesuaikan agenda pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan akan pembangunan nasional yang menjadi agenda pemerintah. Fisipol UKI harus menjadi pelopor dalam pembangunan nasional, terutama bagi pembangunan daerah tertinggal di Indonesia," pungkasnya. (lian)