Jaga Suplai Valas Pemerintah Evaluasi 900 Komoditas Impor

Jakarta - Upaya pemerintah meninjau 900 komoditas impor yang seluruhnya barang konsumsi bukan hanya sekadar membenahi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang melebar hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan misi pemerintah meninjau 900 komoditas impor untuk menjaga suplai valas tetap terpenuhi sesuai kebutuhan.

"Sebenarnya masalah CAD masih di bawah 3% itu masih oke, tidak masalah kok, tapi mungkin memang dari arah financing account-nya yang akan turun," kata Anton dalam Macroeconomic Outlook di Plaza Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Arus modal yang keluar dari Indonesia harus direspons dengan sejumlah kebijakan, di antaranya mengevaluasi 900 komoditas impor hingga penerapan B20.

"Itu karena pasar cari safe haven di AS khususnya," papar dia.

Anton melanjutkan, peninjauan 900 komoditas impor ini pun bukan berarti pemerintah menyetop melainkan diatur kembali melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor.

"Ini hanya announcement effect agar impor konsumsi lebih rendah. Impor consumer goods itu meningkat lebih cepat dibandingkan raw matrerial dan capital goods. Kalau dua itu kan pengaruhnya ke produksi dan industri, makanya dikenakan ke consumer goods," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor tidak diberlakukan kepada seluruh komoditas atau dipukul rata.

"Jadi kita akan evaluasi per jenis produk, tidak dipukul rata," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Adriyanto saat dihubungi detikFinance.

Peninjauan ulang 900 komoditas impor itu dilakukan dalam rangka membenahi transaksi berjalan yang masih defisit. Pemerintah ingin menghemat devisa demi menjaga nilai tukar rupiah stabil.

Adriyanto mengatakan, penyesuaian tarif PPh impor terhadap 900 komoditas impor yang lagi ditinjau pun belum sampai tahap final. Meskipun targetnya bisa rampung pada September tahun ini.