Pemkab Blora Dukung Program Penyediaan Perumahan

Blora-Mediaindonesianews.com: Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, mewakili Bupati Blora, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4)

Rakortek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus pada wilayah perdesaan.

Acara yang dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan, pejabat eselon I dari berbagai kementerian terkait, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia. Wakil Bupati Blora turut hadir bersama Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pitoyo.

Rakortek difokuskan pada pengarahan dan sinkronisasi kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman, dengan tujuan utama percepatan penyediaan hunian layak, khususnya di kawasan perdesaan.

“Kehadiran kami di sini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan. Kami berkomitmen untuk mempercepat penyediaan hunian layak di daerah, khususnya di perdesaan yang masih membutuhkan,” ungkap Wakil Bupati Sri Setyorini.

Lebih lanjut Sri Setyorini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Menteri Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini dan menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat kebijakan perumahan nasional.

“Dalam menyelesaikan masalah perumahan, kita perlu mengidentifikasi skala persoalan, mencari solusi tepat, dan memastikan semua pihak menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.

Fahri Hamzah juga mengapresiasi perusahaan yang telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan perumahan.

Melalui Rakortek ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan permukiman yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama di kawasan perdesaan. (Agn)