Kintamani Nihil Dapur Umum, Pemkab Bangli Kebut Pemerataan Program MBG

Bangli-Mediaindonesianews.com: Meski Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli berjalan lancar di tiga kecamatan, wilayah Kintamani masih menjadi sorotan karena belum memiliki satu pun dapur umum aktif. Hal ini terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Program MBG yang dipimpin oleh Sekda Bangli, Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si., di Rumah Makan The Uma, Jumat (31/10).

Dalam rapat tersebut, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bangli, Ni Komang Satya Ayuta Pramiyogi, menyampaikan bahwa saat ini sudah beroperasi 10 unit dapur umum di tiga kecamatan — Bangli, Tembuku, dan Susut. Namun, masih dibutuhkan 8 unit tambahan yang seluruhnya akan difokuskan di Kecamatan Kintamani.

“Kintamani menjadi prioritas kami berikutnya karena sampai sekarang belum memiliki fasilitas SPPG. Padahal wilayah ini memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup besar, terutama anak sekolah dan ibu hamil,” ujarnya.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin asupan gizi anak sekolah serta kelompok rentan 3B (Bumil, Busui, dan Balita). Setiap menu disusun oleh ahli gizi dengan memperhatikan ketersediaan pangan lokal serta standar higienitas dan keamanan pangan.

Kepala Dinas Kesehatan Bangli, dr. I Nyoman Arsana, M.Kes., yang juga Sekretaris Satgas MBG, menegaskan bahwa seluruh proses pengolahan makanan di dapur SPPG telah memenuhi standar kesehatan.

“Hasil pemeriksaan dan pengawasan kami menunjukkan seluruh menu yang disajikan aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Tidak ada laporan kasus keracunan sejauh ini,” jelasnya.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan, 9 Kepala SPPG dari tiga kecamatan menerima sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Satgas MBG Bangli. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka terhadap standar kebersihan dan kualitas gizi.

Sekda Bangli Dewa Bagus Riana Putra menegaskan bahwa Pemkab Bangli berkomitmen mempercepat pemerataan dapur umum agar semua kecamatan bisa menikmati manfaat program nasional tersebut.

“Kami pastikan pemerataan berjalan sesuai target. Tidak boleh ada wilayah tertinggal, apalagi yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah berharap pembangunan 8 unit dapur umum di Kintamani dapat segera terealisasi dalam waktu dekat, sehingga seluruh masyarakat Bangli dapat menikmati akses gizi seimbang dan aman secara merata. (JroBudi)