ATR/BPN Minta Dukungan DPR RI, Transformasi STPN Ditargetkan Perkuat SDM Berintegritas

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas.

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Menurut Dalu, transformasi STPN menjadi Politeknik Agraria dengan sistem ikatan dinas merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan kerja sejak awal.

“Transformasi ini penting untuk menjawab kebutuhan SDM pertanahan dan tata ruang yang berkualitas serta berintegritas,” ujarnya, Selasa (14/4)

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Dalam transformasi ini, dilakukan penataan program studi dengan menghentikan program Diploma I dan memperkuat program Sarjana Terapan yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan sektor.

Dalu juga mengungkapkan masih adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM di bidang pertanahan. Salah satunya pada jabatan Penata Pertanahan yang baru terpenuhi sekitar 4.800 dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi.

“Gap ini harus segera diatasi melalui penguatan sistem pendidikan dan rekrutmen yang lebih terarah,” katanya.

Dari sisi kapasitas, Politeknik Agraria STPN dinilai telah siap mendukung transformasi tersebut. Institusi ini didukung tenaga pengajar dan kependidikan serta fasilitas pembelajaran seperti laboratorium sistem informasi geografis, fotogrametri, kartografi, hingga sarana praktik pengukuran. Sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan untuk membentuk karakter disiplin dan integritas peserta didik.

Selain itu, kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan realisasi di atas 97 persen, yang dinilai mencerminkan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan transformasi.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan yang komprehensif serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kementerian ATR/BPN perlu memastikan seluruh aspek telah dipersiapkan dengan matang, termasuk koordinasi dengan Kementerian PANRB dan instansi terkait,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan ATR/BPN.

Melalui transformasi ini, ATR/BPN berharap dapat memperkuat fondasi SDM pertanahan dan tata ruang yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik di masa depan. ***