DPD GMNI Kecam Pernyataan Utut Adianto soal Latihan Militer Manajer Kopdes, Minta Program KDMP Dihentikan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan anggota DPR RI, Utut Adianto, terkait pelibatan latihan dasar militer bagi manajer dalam Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP). Organisasi mahasiswa tersebut menilai gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

Ketua DPD GMNI, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Bung Dendy Se, menyatakan pernyataan Utut Adianto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan cita-cita reformasi 1998.

"Pernyataan Utut Adianto yang mendukung latihan dasar militer dalam program koperasi ini sangat melukai hati rakyat dan menginjak-injak konstitusi perjuangan reformasi. Sebagai anggota DPR RI, beliau seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat sipil, bukan malah menjadi beban bagi bangsa dan rakyat," ujar Bung Dendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/7).

Kecaman tersebut merespons pernyataan Utut Adianto yang sebelumnya menyebut pelatihan militer bagi manajer koperasi dimaksudkan agar mereka "menikah dengan tugas" dan memiliki disiplin dalam menjalankan pengelolaan koperasi.

DPD GMNI menilai pendekatan militer dalam pengelolaan lembaga ekonomi rakyat merupakan langkah yang tidak tepat dan berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Dalam pernyataannya, Bung Dendy juga mengklaim pelaksanaan latihan fisik bergaya militer dalam program tersebut telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil.

"Latihan dasar militer dalam program koperasi kelurahan/desa ini sudah sangat kebablasan dan menelan lima nyawa rakyat. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Kami menuntut agar latihan dasar militer ini segera dihentikan dan Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih dihentikan total. Tidak ada program ekonomi yang boleh dibayar dengan nyawa rakyat," tegasnya.

Selain meminta penghentian program, DPD GMNI juga mendesak agar Utut Adianto dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI karena dinilai tidak mencerminkan aspirasi masyarakat sipil.

Organisasi tersebut juga menyebut pelibatan unsur militer dalam program koperasi desa berpotensi melemahkan supremasi sipil serta membuka ruang bagi praktik-praktik yang dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

Dalam pernyataannya, DPD GMNI menyampaikan sejumlah alasan penolakan terhadap Program KDMP, antara lain dugaan jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan, potensi penyimpangan anggaran, kemungkinan munculnya konflik agraria di tingkat desa, serta kekhawatiran terhadap meningkatnya pendekatan militeristik dalam sektor sipil.

"Oleh karena itu, kami menolak keras keberadaan Program KDMP. Kami mendesak DPR RI dan pemerintah mengembalikan marwah koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat yang demokratis, bukan melalui pendekatan militeristik yang represif," kata Bung Dendy.***