LP2B Nasional Capai 87,63 Persen, Lampaui Target RPJMN 2029

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian penetapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,63 persen berdasarkan usulan pemerintah daerah. Angka tersebut melampaui target 87 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Capaian tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 sekaligus peringatan 66 tahun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di Jakarta, Kamis (24/9).

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen, ini melampaui target 87 persen sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian guna mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan pembangunan nonpertanian.

Target penetapan LP2B diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target penetapan LP2B secara bertahap, yakni 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, 84 persen pada 2028, dan minimal 87 persen pada 2029.

Meski capaian nasional telah melampaui target, Nusron menegaskan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh data LP2B yang diusulkan pemerintah daerah terintegrasi ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTR).

Integrasi tersebut mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, perlindungan lahan pertanian dapat menjadi bagian dari kebijakan tata ruang yang menjadi acuan pembangunan di daerah.

Nusron Minta Kepala Daerah Percepat Integrasi

Menteri ATR/Kepala BPN meminta dukungan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat integrasi data LP2B ke dalam dokumen tata ruang.

Menurutnya, kesesuaian antara data lahan pertanian dan dokumen RTR menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai perencanaan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Untuk itu, saya kembali meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses integrasi tersebut,” kata Nusron.

Ia juga menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian pangan.

“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya.

Dengan capaian 87,63 persen tersebut, tahapan berikutnya menjadi penting bagi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan data LP2B tidak hanya tercatat dalam usulan, tetapi juga terintegrasi dalam dokumen tata ruang sebagai dasar perlindungan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan nasional. (red)