APDESI Kutuk Pencemaran Nama Organisasi

Jakarta – mediaindonesianews.com: Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengutuk keras dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap organisasi yang dipublikasikan melalui website ataupun beberapa media online dengan headline dan isi berita yang diduga mengandung muatan penghinaan yang terjadi di wilayah Aceh Timur.

“bahwa perbuatan tersebut diduga mengandung muatan penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.” ujar Suhardi MY, S.Sos.,MM Ketua Umum APDESI melalui siaran press yang diterima redaksi mediaindonesianews.com (30/9)

Dalam siaran pers nya APDESI merasa keberatan dan menyatakan sikap dengan mengutuk keras atas tindakan pencemaran nama baik terhadap APDESI yang disampaikan oleh Muzakir selaku Ketua LSM KANA yang dipublikasikan melalui website ataupun beberapa media online dengan headline dan isi berita yang diduga mengandung muatan penghinaan.

“kami juga meminta kepada Mabes POLRI melalui Kepolisian Resort Aceh Timur untuk serius memproses secara hukum tindakan tersebut, sehingga tidak terulang kembali hal yang sama di kemudian hari.” Katanya.

Selain itu APDESI juga meminta kepada Bupati Aceh Timur untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan penertiban terhadap LSM KANA yang ada di Aceh Timur sehingga memenuhi fungsi lembaga swadaya masyarakat sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

“kami juga mengintruksikan kepada seluruh komponen Pemerintah Gampong di Aceh khususnya di Aceh Timur untuk terus berbenah dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan kewenangan gampong serta pelayanan kepada masyarakat tanpa perlu takut intervensi dari pihak manapun.” Ujarnya.

Suhardi, meminta kepada seluruh DPD APDESI Provinsi dan DPC APDESI Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Indonesia untuk terus mengawal kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap lembaga APDESI yang terjadi di Aceh Timur hingga tuntas dan tidak terulang kembali.

“agar diketahui semua pihak bahwa Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0072972.AH.01.07.tahun 2016 tentang pengesahan pendirian Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, dengan Ketua Umum H. Suhardi, MY, S.Sos.,MM dan Sekretaris Jenderal Ipin Arifin, S,Sos.,MM” pungkasnya