Rakornas Pengendalian Inflasi 2020: Presiden Ingatkan Jaga Daya Beli Masyarakat Pada Sektor UMKM

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah hal penting mengenai upaya pengendalian kebijakan pengendalian inflasi pada saat ini harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam  keterangan tertulisnya lewat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Mediaindonesianews.com dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 sebagaimana diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (22/10).

Dijelaskan Presiden, Pandemi Covid-19 yang melanda di setidaknya 215 negara telah menimbulkan tekanan berat terhadap perekonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi pada saat ini harus diarahkan untuk mencari titik keseimbangan sekaligus untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi.

Dalam situasi saat ini lanjut Presiden, harga berbagai barang dan jasa memang rawan mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran penting untuk dilakukan agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak lantas menimbulkan tekanan terhadap harga-harga itu.

“Menjaga keseimbangan supply dan demand sangat penting agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga,” kata Presiden.

Ditegaskan Presiden, pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, hingga Bansos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM,” imbuhnya.

Dengan berbagai skema bantuan tersebut pemerintah berharap agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat, menaikkan kembali permintaan, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya penawaran atau pasokan.

Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk untuk sektor UMKM.

“Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM,” kata Presiden.

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020 yang mengangkat tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju” ini Kepala Negara juga menekankan agar para kepala daerah memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

“FAO telah memperingatkan bahwa pandemi Covid bisa menimbulkan krisis pangan. Karena itu saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing,” tuturnya.

Menutup sambutannya  Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah untuk dapat membangun optimisme kepada masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kepala Negara meyakini bahwa apabila seluruh pihak bekerja keras dan bersatu padu untuk mengatasi hal itu, pandemi di Tanah Air dapat segera berlalu dan diikuti dengan membaiknya kondisi perekonomian.

“Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini. Saya yakin insyaallah dengan semangat itu kesehatan kita cepat pulih dan ekonomi kita juga segera bangkit,” pungkasnya. (Lian)