Inilah Hasil Survey PTM KPAI

Jakarta-mediaindonesianews.com: Mayoritas responden setuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimulai Januari 2021 hal ini tergambar dalam survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesa (KPAI) Bidang Pendidikan pada tanggal 11-18 Desember 2020 dengan  jumlah reponden atau partisipan peserta didik mencapai 62.448 siswa

“Dengan rincian responden anak laki-laki mencapai 55% dan anak perempuan hanya 45%. Adapun jenjang pendidikan yang berpartisipasi, terbesar adalah pendidikan dasar, yaitu siswa SD mencapai 28.164 anak atau 45%, siswa SMP sejumlah 28.132 anak atau 46%, Siswa SMA yang berpartisipasi hanya 3.707 orang atau 5,6% dan siswa SMK lebih banyak, yaitu 4.184 orang atau 6,7%, Sedangkan siswa SLB yang mengikuti survey  sebanyak 49 anak atau 0,08%, sisanya 900 anak berasal dari Madrasah atau 1,44%.” Ujar Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI.

Survei singkat ini dibuat memang untuk mendengarkan suara anak-anak Indonesia, adapun aplikasi yang digunakan adalah google form.  Penyebaran kuisioner survey dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Facecook (FB) dengan dibantu oleh penggiat pendidikan dan para guru dalam jaringan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

“Dari hasil tersebut sebanyak 62.448 responden mayoritas setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021 yaitu sebanyak 48.817 siswa atau 78.17% dari total responden. Sedangkan yang tidak setuju hanya 6.241 siswa atau sekitar 10% dari total responden. Adapun yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 16,13% dari total responden.” ujarnya.

Para responden yang setuju pembelajaran tatap muka dibuka pada Januari 2021, umumnya memberikan alasan sudah jenuh PJJ dan butuh variasi dengan PTM, terutama untuk praktikum dan membahas materi-materi yang sangat sulit yang tidak bisa diberikan melalui PJJ, hampir 56% responden yang setuju PTM menyatakan alasan ini, terutama siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 9 SMP dan siswa kelas 12 SMA/SMK.

“responden yang tidak setuju PTM di buka pada Januari 2021, umumnya  khawatir tertular covid 19 karena kasusnya masih tinggi di daerahnya, yang menyatakan alasan ini mencapai 45% responden yang menolak sekolah dibuka. Ada juga yang menyatakan meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah di satuan pendidikan. Yang menyatakan alasan ini mencapai 40% responden.” paparnya

Lebih lanjut Retno menjelaskan bahwa responden berasal dari 34 propvinsi, dengan mayoritas responden berasal dari pula Jawa. Adapun provinsi dengan peserta tertinggi, yaitu : DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa (44,86%); Jawa Tengah sebanyak 11.557 siswa (18,5%); Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa (17,75%); Bali sebanyak 8.191 siswa (13,11%), Jawa Timur sebanyak 1887 siswa (2,5%); dan D.I Yogjakarta sebanyak 1278 siswa (2,04%).  

“Sedangkan Kalimatan Tengah juga cukup tinggi dengan jumlah responden mencapai 568 siswa; Sumatera Barat mencapai 480 siswa, Jambi sebanyak 409 siswa, NTB mencapai 249 siswa, Banten mencapai 234 siswa, Bengkulu mencapai 229 siswa. Selebihnya berasal dari provinsi lainnya” katanya dalam pesannya kepada mediaindonesianews.com

Untuk itulah Retno Listyarti (KPAI) merekomendasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana dan massif ketika akan membuka PTM di sekolah. Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru.

Berikut diantara isi rekomendasi KPAI

1. Pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif gugus tugas covid daerah.

2. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum, Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ (Pembelajaran Jarak jauh);

3. Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran;

4. Sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan Protokol kesehatan/SOP Adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021. 

(lian)