FSP BUMN Bersatu Berencana Melaporkan Mafia Pengadaan Alutsista Kemenhan Ke KPK

Jakarta-mediaindonesianews.com: Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama dengan Komite Anti Korupsi Indonesia berencana akan mendatangi KPK untuk bertemu dengan pimpinan KPK 

“Agendanya akan melaporkan dugaan pratek mafia pengadaan Alutsista di Kemenhan selama ini yang diduga sudah merugikan Negara ratusan trilyun rupiah.” Ujar Arief Poyuono, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Minggu (23/5)

Menurut Arief FSP BUMN Bersatu juga pernah melaporkan Korupsi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2011 atas pengadaan Helikopter Bell.412EF tahap II dengan nilai Rp.220 Miliar oleh PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dalam pekerjaan tersebut PT. DI sudah dibayar Rp.212.415.954.199 atau 96 persen tapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.

“Kontrak Pesawat Terbang/Helikopter yang berasal dari dana APBN untuk pemesanan Helikopter Beel 412 EP oleh Kemenhan terdapat perbedaan penentuan imbalan (fee) kepada mitra penjualan PT. DI, padahal helikopter yang dipesan sama dan pembeli yang sama, yaitu Kemenhan tetapi untuk pengguna yang berbeda, yaitu TNI AD dan TNI AL.” jelasnya

Lebih lanjut Arief memaparkan bahwa PT. DI memberikan fee kepada BTP sebesar 5 persen dari total kontrak Helikopter Beel 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AD. Dimana PTDI memberikan fee kepada BTP sebesar 7 persen dari total kontrak Helikopter Beel 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AL. Akibatnya denda yang harus dibayar oleh PT. DI sebesar Rp 3.357.999.942.

“Walau penyelidikan oleh KPK cukup lama setelah FSP BUMN Bersatu membuat laporan namun, akhirnya KPK bisa membawa pelaku korupsi pada proyek tersebut ke Pengadilan Tipikor” jelasnya

Untuk itu dalam kasus dugaan pratek mafia pengadaan alutsista kali ini FSP BUMN Bersatu juga akan melaporkannya ke KPK.

“kami percaya KPK akan berani dan bisa membongkar pratek mafia pengadaan alutsista yang menciptakan mega Korupsi di Kemenhan nantinya dan KPK jangan gentar untuk membongkar karena rakyat Indonesia dibelakang KPK untuk mendukung FSP BUMN Bersatu dan Komite Anti Korupsi Indonesia juga mendesak presiden Jokowi untuk mendukung KPK membongkar Pratek Mafia Pengadaan Alutsista.” Pungkasnya (audy)