Angka Stunting Turun 4,78%, Pemkab Bogor Komitmen 2024 Bebas Stunting

Sukaraja-mediaindonesianews.com: Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bogor, dan mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor Bebas Stunting (Gobest) atau zero stunting. Pemerintah Kabupaten Bogor sinergi dengan seluruh Puskesmas, Kecamatan, Desa dan Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkomitmen mewujudkan Gobest melalui kegiatan pertemuan publikasi gizi balita tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022, yang berlangsung di M-One Hotel & Convention Sukaraja, Kamis (1/12).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hadijana menerangkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bogor melalui intervensi spesifik seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan Balita dan pemantauan pertumbuhan. Juga dilakukan melalui intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender.

“Alhamdulilah, capaian terakhir bulan imunisasi anak nasional di Kabupaten Bogor, sudah mencapai target 95,17% dan berdasarkan data Dinkes angka stunting di Kabupaten Bogor per November 2022 berada diangka 4,78%. Kami sangat berterima kasih kepada tenaga kesehatan, Satgas stunting, dan semua pihak yang telah turut serta dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Bogor,” ungkap Hadijana.

Lebih lanjut Hadijana mengatakan bahwa, permasalahan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan lintas sektoral. Untuk itu sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan stakeholder perlu terus ditingkatkan untuk penanganan stunting yang lebih terintegrasi dan komperehensif. Pemerintah Pusat menargetkan turun 14% pada tahun 2024, dan Provinsi menargetkan sebesar 17,2%.

“Kami Pemkab Bogor berkomitmen melakukan intervensi stunting secara menyeluruh demi tercapainya Bogor Bebas Stunting di tahun 2024. Percepatan penanganan dan penajaman sasaran stunting pada tahun 2020 telah ditetapkan 38 Desa dari 14 Kecamatan, dan tahun 2021 sebanyak 68 Desa di 26 Kecamatan, serta tahun 2022 telah ditetapkan 104 Desa di 34 Kecamatan sebagai lokus fokus intervensi stunting,” jelas Hadijana.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Katlarina menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak tahun 2019 Kabupaten Bogor telah dipilih oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu Kabupaten lokus intervensi stunting dari 160 Kabupaten/Kota. Penentuan lokus sebagai upaya percepatan yang bertujuan untuk penajaman sasaran wilayah penanganan stunting serta untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pilar penanganan stunting.

“sejalan dengan hal tersebut dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 bidang kesehatan disebutkan bahwa salah satu sasaran RPJMD 2018-2023 adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat ditandai dengan menurunnya prevalensi stunting balita hingga 12,83% ditahun 2023. Untuk mendukung pencapaian sasaran dan target tersebut kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini dalam melaksanakan salah satu karsa dari 5 karsa yang menjadi misi Bupati Bogor yaitu Karsa Bogor Sehat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Gerakan Bogor Bebas Stunting (Gobest) di tahun 2023.” paparnya

Menurutnya, hasil pengukuran status gizi di Kabupaten Bogor pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan kasus dan persentase Balita dengan berat kurang, Balita dengan perawakan pendek, dan Balita dengan gizi kurang.

“Saya mengapresisasi setinggi-tingginya kepada organisasi perangkat Daerah dan unsur masyarakat yang telah konsisten melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor,” terang Mike.

Mike berharap otimalisasi peran Kecamatan dan Desa untuk melakukan berbagai upaya seperti, fasilitasi perencanaan pembangunan Desa untuk pencegahan stunting melalui kegiatan partisipasi masyarakat Desa dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan gizi buruk dan perbaikan sanitasi, optimalisasi peran kader pembangunan manusia di Desa untuk identifikasi cakupan 5 paket pelayanan pencegahan stunting bagi sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Lalu mengkoordinasikan layanan konvergensi pencegahan stunting di desa dan monitoring laporan konvergensi stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan,” pungkasnya. (JP)