Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Bangli-Mediaindonesianews.com: Masalah penumpukan sampah di Kota Bangli menimbulkan polemic, setelah Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bangli, I Made Ari Pulasari, S.Sos., dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, I Putu Ganda Wijaya, mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang terkait penyebabnya.
Seperti diketahui pada 12 Juni, Pj. Sekda I Made Ari Pulasari menyatakan bahwa keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan oleh kurangnya anggaran dan sopir. Beliau menjelaskan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani seluruh permasalahan pengangkutan sampah di Kota Bangli.
Sementara di hari yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup I Putu Ganda Wijaya menyatakan bahwa anggaran untuk pengangkutan sampah tahun 2025 sudah sangat mencukupi.
“tadi saya cek sopir yang harusnya kerja tadi tidak masuk dan sudah dibantu motor viar, besok subuh jam 04.00 tiang akan cek ke Gudang tempat truk mangkal jalan operasional dan saya sampaikan bahwa masalah BBM tercukupi dananya dan tidak kurang” katanya kepada mediaindonesianews.com, Selasa (10/6)
Perbedaan pernyataan ini menimbulkan ketidakjelasan dan meragukan transparansi penggunaan anggaran DLH.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (Jaki) Provinsi Bali Candra Wibawa, mengungkapkan perlunya audit independen terhadap penggunaan anggaran DLH untuk memperjelas situasi dan kondisi yang sebenarnya.
“jangan sampai masyarakat dibuat binggung dengan pernyataan berbeda dua pejabat di Kabupaten Bangli, yang satu bilang kekurangan yang satunya bilang anggaran ada, mana yang benar” katanya.
Lebih lanjut Candra menjelaskan bahwa pihaknya masih melihat banyak penumpukan sampah di beberapa sudut Bangli yang tidak tertangani dengan baik.
“harusnya mereka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi penumpukan sampah tersebut, karena memang tugasnya, bukan malah memberikan statement yang membinggungkan serta membiarkan adanya penumpukan sampah” pungkasnya. (JroBudi)