Roy Suryo Cs Dukung JK Laporkan Rismon Sianipar, Bantah Isu Aliran Dana Ijazah Jokowi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Tim yang tergabung dalam kelompok Roy Suryo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Jusuf Kalla dalam melaporkan Rismon Sianipar terkait tuduhan adanya pendanaan dalam pengusutan isu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4).

Dalam kesempatan itu, tim menyebut tuduhan yang berkembang di ruang publik tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan.

Kuasa hukum tim, Ahmad Khozinudin, menegaskan pihaknya mendukung langkah Jusuf Kalla sebagai upaya klarifikasi hukum atas isu yang beredar. Ia juga mendorong agar polemik segera diakhiri dengan keterbukaan.

“Kami mendukung laporan Pak JK. Untuk mengakhiri polemik ini, sebaiknya ijazah asli ditunjukkan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan,” ujarnya.

Khozinudin turut membantah keras adanya tuduhan aliran dana dalam pengusutan kasus tersebut. “Tidak ada aliran dana sebesar Rp5 miliar atau nominal lainnya dari Pak JK maupun pihak luar. Perjuangan ini murni panggilan hati untuk menyelamatkan negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo menanggapi pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut video terkait dugaan bantuan dana dari Jusuf Kalla kepada dirinya dan pihak lain merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI). Roy meminta aparat kepolisian menyelidiki pihak yang memproduksi konten tersebut.

“Jika benar itu konten AI, maka harus diusut siapa pembuatnya karena sangat berbahaya dan mudah dipercaya masyarakat,” kata Roy. Meski demikian, ia menegaskan pengusutan terkait dugaan ijazah Presiden Joko Widodo tetap harus berjalan.

Sementara itu, advokat Abdul Ghafur Sangadji menilai polemik ijazah telah berlangsung terlalu lama dan menyita perhatian publik. Ia menyebut isu tersebut mengganggu fokus terhadap persoalan strategis nasional.

“Isu ini sudah menyita energi bangsa hampir satu tahun dan mengganggu fokus pada persoalan penting seperti kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan tidak didukung oleh kepentingan finansial tertentu. “Tidak ada bohir, tidak ada donatur. Ini murni gerakan moral,” kata Ghafur.

Kasus ini menambah panjang daftar polemik terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum guna mengakhiri polemik yang berkembang. (FF)