Dua Tahun Prabowo-Gibran, Program Prioritas dan Kondisi Ekonomi Jadi Sorotan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pelaksanaan program prioritas, tantangan ekonomi, hingga tingkat kepuasan masyarakat menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi dan Evaluasi!” yang digelar Siasat Channel di Sadjoe Café & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan lembaga kajian untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk dampak program prioritas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengatakan sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak masa kampanye.

“Gagasan program seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat merupakan proposal yang sudah dipampang terang-terangan dan disosialisasikan sejak masa kampanye presiden,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, program-program tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi bangsa yang hasilnya tidak dapat diukur hanya dalam waktu singkat. Perubahan mendasar, kata dia, membutuhkan proses dan kesinambungan kebijakan.

“Transformasi bangsa bukanlah lips service, dan hasilnya memang tidak bisa langsung dirasakan besok hari, melainkan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun,” katanya.

Dalam sektor pangan, Hasan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pertanian untuk memperkuat kemandirian Indonesia, terutama ketika terjadi gangguan pasokan global. Ia menyebut kebijakan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram dan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen sebagai upaya mendukung keberlangsungan sektor pertanian.

Hasan juga menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 62 juta orang. Program tersebut, menurut dia, turut melibatkan berbagai pihak dalam rantai ekonomi, termasuk petani.

Sementara itu, Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Adapun Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Hasan mengingatkan masyarakat agar menilai proses transformasi secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan pengalaman ekonomi individu. Ia juga menekankan pentingnya memverifikasi informasi yang beredar di media sosial untuk mencegah disinformasi dan perpecahan sosial.

Evaluasi Program dan Dampak Ekonomi

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada jalur yang sesuai dengan agenda yang direncanakan. Namun, ia menekankan pentingnya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan gagasan saat kampanye dan pemikiran yang dituangkan Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia.

Ayip menilai sejumlah program, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil secara nyata.

“Evaluasi program seperti gizi dan pencegahan stunting memiliki dampak (impact) yang tidak langsung terasa hari ini, melainkan dapat dirasakan dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Dari perspektif ekonomi politik, Direktur Riset Kebijakan Publik Infest Bestari, Muhammad Ridha, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengubah orientasi pembangunan dengan memperkuat peran negara dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintahan saat ini berupaya untuk mendorong agenda ekonomi politik yang sangat drastis berbeda dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Ridha.

Meski demikian, Ridha mengingatkan perubahan tersebut menghadapi tantangan karena kebijakan dan kapasitas aparatur negara masih dipengaruhi pola ekonomi politik sebelumnya.

Menurut dia, peralihan menuju peran negara yang lebih aktif membutuhkan langkah sistematis, termasuk mitigasi terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan kebijakan.

Kepuasan Publik dan Persoalan Kesejahteraan

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Ia menyoroti penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan sejumlah hasil survei.

Ray menilai kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan atau luasnya sosialisasi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menyoroti program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang menurut penilaiannya belum memberikan kontribusi optimal terhadap tingkat kepuasan publik.

Ray menegaskan, komunikasi pemerintah mengenai capaian program tidak akan cukup apabila masyarakat belum merasakan perbaikan ekonomi dan keadilan. Ia juga menyinggung persoalan tata kelola pemerintahan serta dugaan praktik kolusi yang dinilai dapat memengaruhi persepsi publik.

“Sebanyak apa pun penjelasan diberikan, jika rakyat tetap merasa bahwa perutnya tidak terpenuhi, hatinya tidak bisa disenangkan, dan keadilan tidak didapatkan, maka penjelasan tersebut tidak akan berguna,” tegasnya.

Diskusi tersebut memperlihatkan beragam perspektif dalam mengevaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya kesinambungan program dan waktu untuk menghasilkan transformasi. Di sisi lain, evaluasi terhadap kondisi ekonomi, tata kelola, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Perdebatan tersebut menegaskan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya menjalankan program prioritas, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik. (FF)