Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa pengambilan sumpah menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerbitan sertipikat tanah pengganti akibat kehilangan. Prosedur ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dokumen sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam aturan itu, pemegang hak yang mengajukan sertipikat pengganti karena hilang wajib menjalani pengambilan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi kehilangan sertipikat.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” ujar Asnaedi di Jakarta, Senin (18/11/2026).
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu kemungkinan yang harus diwaspadai adalah sertipikat dilaporkan hilang, padahal dokumen aslinya masih dikuasai pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa memiliki kepentingan atas tanah tersebut untuk mengajukan keberatan.
Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila keberatan dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menolak penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, kehilangan dokumen fisik sertipikat tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, antara lain akibat rayap, kebakaran, maupun banjir. Namun, pemohon tetap harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai kondisi sertipikat yang dimiliki.
Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak menyebabkan hilangnya data kepemilikan. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya melalui mekanisme layanan yang berlaku.
ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat agar segera mengajukan permohonan penggantian melalui Kantor Pertanahan setempat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.***