Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Sukoharjo-Mediaindonesianews.com: Persoalan kelebihan kapasitas rumah tahanan menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru di wilayah Solo Raya. Rutan Kelas I Surakarta tercatat dihuni 626 orang, sementara kapasitas idealnya hanya 298 orang.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Implementasi KUHAP Baru yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Dr. Dwi Agus Prianto, dengan melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Balai Pemasyarakatan, serta Rumah Tahanan Negara di wilayah Solo Raya.
Dalam forum tersebut, kondisi overkapasitas Rutan Surakarta menjadi perhatian karena mempertegas perlunya optimalisasi penerapan pidana alternatif dan mekanisme keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan kapasitas hunian, evaluasi juga membahas kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, terutama menyangkut harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, dan perubahan paradigma pemidanaan yang lebih restoratif, korektif, serta rehabilitatif.
Dwi Agus Prianto menegaskan, pemberlakuan KUHAP Baru tidak sekadar membawa perubahan prosedur penanganan perkara, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana nasional.
"Pemberlakuan KUHAP Baru bukan sekadar perubahan prosedur penanganan perkara, melainkan transformasi sistem peradilan pidana nasional. Keberhasilannya sangat bergantung pada kesamaan pemahaman, kesiapan kelembagaan, serta penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum," ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi KUHAP Baru di wilayah Solo Raya secara umum menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari penguatan koordinasi penyidik dan penuntut umum sebelum penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penerapan keadilan restoratif, serta pemanfaatan sistem administrasi perkara berbasis digital.
Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan. Di antaranya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan KUHAP Baru, belum optimalnya harmonisasi regulasi internal, keterbatasan integrasi sistem informasi perkara melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), serta kesiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pidana alternatif.
Dwi Agus menilai, praktik koordinasi yang sudah berjalan baik perlu diperkuat melalui penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman bersama agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum di antara aparat penegak hukum.
"Kami melihat adanya perkembangan positif dalam koordinasi penegakan hukum di wilayah Solo Raya. Namun, praktik yang telah berjalan baik perlu terus diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman bersama agar implementasi KUHAP Baru dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko Polkam akan mengonsolidasikan hasil evaluasi untuk mendorong penyelarasan regulasi, penguatan interoperabilitas SPPT-TI, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Dwi Agus, keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup hanya dengan menerbitkan regulasi baru, tetapi harus diikuti konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, implementasi KUHAP Baru diharapkan mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan masyarakat.***