Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Sorong-Mediaindonesianews.com: Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran pertanahan agar mengedepankan integritas dan mematuhi aturan dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik percaloan, pungutan liar (pungli), maupun pengaduan masyarakat yang diabaikan.
Penegasan tersebut disampaikan Wahyu saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan diikuti jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua Barat.
Menurut Wahyu, setiap aparatur harus menjadikan ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman utama sebelum menjalankan pekerjaan maupun mengambil keputusan.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun perolehan predikat tertentu. Implementasinya harus dibuktikan melalui perubahan nyata dalam kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Wahyu menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran ATR/BPN. Pertama, memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan pertanahan secara langsung tanpa melalui calo atau perantara yang tidak semestinya.
Kedua, memastikan tidak ada pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses pelayanan. Seluruh biaya harus sesuai dengan ketentuan tarif resmi yang berlaku.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegasnya.
Ketiga, setiap pengaduan masyarakat wajib ditangani dan dipantau hingga memperoleh penyelesaian. Menurut Wahyu, kanal pengaduan harus mudah diakses melalui berbagai sarana sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan pertanahan.
Ia meminta jajaran tidak mengabaikan laporan yang masuk. Setiap pengaduan harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.
Pengarahan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Melalui penguatan integritas tersebut, ATR/BPN mendorong seluruh satuan kerja untuk memastikan pelayanan pertanahan berlangsung sesuai aturan, transparan, bebas dari pungutan di luar ketentuan, serta memberikan kepastian penyelesaian pengaduan kepada masyarakat.***