Nusron Wahid: Ulama dan Negara Harus Hadir Bersama Pulihkan Korban Bencana

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif ulama dan masyarakat sebagai kekuatan moral dan sosial bangsa. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02).

Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid yang dikukuhkan sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyatakan, negara memiliki tanggung jawab utama melindungi rakyat dari dampak bencana, khususnya kelompok paling rentan. Namun, upaya tersebut harus diperkuat dengan semangat gotong royong lintas elemen, termasuk tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.

“Pendekatan gotong royong harus dijalankan secara lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara wajib hadir, tetapi kebangkitan masyarakat juga membutuhkan peran aktif ulama dan umat,” ujar Nusron.

Ia mencontohkan langkah konkret pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut izin 28 perusahaan karena terbukti merusak lingkungan dan memicu bencana banjir di sejumlah daerah. Menurut Nusron, kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan negara pada keselamatan rakyat.

“Namun pencabutan izin harus dibarengi penegakan hukum. Perusakan lingkungan adalah kejahatan serius yang dampaknya luas dan berkepanjangan,” tegasnya.

Selain peran negara, Nusron menekankan kontribusi nyata MUI dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Ia mengungkapkan, MUI telah menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menyiapkan dana untuk rehabilitasi 500 rumah guru mengaji dan marbot di daerah terdampak.

“Ini bentuk komitmen agar MUI dan ormas Islam tidak hanya hadir dalam dakwah, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kemanusiaan,” kata Nusron.

Acara bertajuk Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu jemaah dari unsur MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.***