UMKM Kekuatan Utama Perekonomian Indonesia Hadapi Resesi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sudah tersalurkan 100% atau kepada 9 juta penerima. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki.  2 bulan sejak diluncurkan, program Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro, per 6 Oktober (2020) sudah 100%. Program ini dari survei ADB (Asian Development Bank) dianggap paling tepat dan paling diminta pelaku usaha mikro yang terdampak. Menurut pandangan  Dr. Magit Les Denny Tewu, SE, MM,  kondisi saat ini harus diakui, bahwa bantuan terhadap Usaha Mikro untuk keperluan usaha produktif selain sangat membantu tentunya memberikan multiplier effek terhadap kondisi perekonomian nasional secara luas.

"Kita sadari bahwa selama ini kekuatan Utama perekonomian Indonesia menghadapi resesi ataupun krisis adalah UMKM.  Mereka adalah para pahlawan kita menghadapi resesi maupun krisis ekonomi di Indonesia," ungkap Komisaris Utama  PT Kresna Ventura menerangkan kepada Mediaindonesianews.com.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), koperasi, Pemerintah Daerah juga Kementerian, lembaga yang banyak melakukan program pendampingan UMKM. Dari pandangan Denny Tewu, jaringan dukungan dari semua stake holder secara terpadu dengan koordinasi yang baik tentu hasilnya akan baik, sayangnya hanya Bank-bank Nasional seperti Himbara yang diberdayakan secara maksimal.  Padahal kata Denny, BUMD seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat perlu diberdayakan juga secara maksimal, sehingga kedepan dukungan usaha terhadap usaha-usaha mikro, BPD harus berperan aktif juga sebagai lokomotif pembangunan UMKM di daerah, jangan hanya orientasi pada kredit konsumsi saja.

"Semoga hal ini menjadi perhatian Pemerintah pusat juga untuk mendukung dan memberdayakan BUMD sebagai penggerak utama kegiatan usaha produktif di daerah sesuai namanya sebagai Bank Pembangunan Daerah, pintanya.

Bicara masalah anggaran sudah diterima dari Kementerian Keuangan. Penyalurannya juga akan memfokuskan pada aspek pemerataan antar daerah, ketepatan, sasaran dan kecepatan. Program ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi. Menurut Denny Tewu,  selama kondisi perekonomian ini masih bertumbuh secara negatif dan kecil, maka bantuan terhadap UMKM harus tetap dimaksimalkan, jangan sampai kendor dan harapannya libatkan juga institusi-institusi  BPD maupun BUMD agar mereka jangan hanya menjadi penonton saja disituasi seperti ini, imbuhnya.

Realisasi penyaluran bantuan naik cukup signifikan dihitung dari Juli hingga September atau tutup kuartal 3. Secara total penyaluran bantuan dana PEN sudah mencapai Rp318,5 triliun dari total Pagu Rp695,2 triliun yang sudah disalurkan sejak Juli 2020.

"Kita akan melihat korelasinya dengan penyaluran bantuan yang baik kepada UMKM terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dan faktanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Hari ini tanggal 12-10-20 telah memberikan pernyataan bahwa pada kuartal III perekonomian Indonesia mulai pulih dan semakin kuat di kuartal IV," jelasnya.

Rinciannya pada Juli hingga September, program Perlindungan Sosial terealisasi 77,01%, penyalurannya pada Juli sebesar Rp77,58 triliun dan pada September Rp157,03 triliun dari Pagu Rp203,90 triliun. Program UMKM realisasinya 68,72%, pada Juli Rp32,51 triliun pada September Rp84,85 triliun dari Pagu Rp123,47 triliun.  Program Sektoral K/L dan Pemda  realisasinya 25,08% pada Juli tersalurkan Rp7,30 triliun dan September Rp26,62 triliun dari Pagu Rp106,11 triliun. Sementara program Pembiayaan Korporasi realisasinya masih 0,00% atau hingga akhir September atau kuartal 3 masih Rp0 tersalurkan dari Pagu Rp53,60 triliun. Sementara untuk pembiayaan sektor korporasi, program itu akan disalurkan secara besar-besaran mulai Oktober ini atau pada kuartal 4 hingga Desember mendatang. 

"Ya kita mendorong saja agar pendistribusiannya bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan dan akan memulihkan perekonomian kita kedepan, hanya pada kesempatan ini saya konsern juga agar alat-2 ekonomi di daerah seperti BPD dan BUMD juga diberdayakan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah setempat," pungkas Wakil Rektor II Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. (LiaN)