Peta Jalan Energi Nasional Menuju Percepatan Penyediaan Energi 2050

Jakarta-mediaindonesianews.com: Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar Webinar dengan Tema “Peta Jalan Energi Nasional Menuju Percepatan Penyediaan Energi 2050 Sebuah Keniscayaan”. Dengan narsumber yang ahli dibidangnya diantaranya Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D. Guru Bsar UKI, Dr. Dadan Kusdiana Direktur Jenderal EBTKE dan Dr. Surya Darma Ketua Umum METI.

Dalam paparanya Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D mengatakan bahwa, ditengah Konferensi Tingkat Tinggi Ke-26 tentang Perubahan Iklim atau COP 26, Indonesia menarik beragam bantuan dari dunia untuk mengakhiri PLTU berbasis batubara, bantuan yang dibutuhkan meliputi pendanaan, teknologi, ketenagakerjaan dan pembangunan jaringan tenaga listrik.

“Indonesia turut menyatakan komitmen global Coal to Clean Power Transition, meskipun tidak menyetujui klausul penghentian pembangunan PLTU baru. Namun, Indonesia menyatakan dapat mempercepat penghapusan batubara pada tahun 2040-an dengan bantuan internasional. Tanpa adanya dukungan internasional, PLTU terakhir yang beroperasi di Indonesia terjadi pada 2054,” katanya.

Menurut Atmonobudi, komitmen Pemerintah patut didukung, karena untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1 MWh, PLTU batubara mengemisikan CO2 sebanyak 960 -1000 kg, atau sekitar 153 Megaton per tahun. Kementerian ESDM mencatatkan kondisi kapasitas pembangkit listrik di tanah hingga pertengahan tahun 2021 sudah mencapai 73,341 Gigawatt (GW). Dari kapasitas tersebut, pembangkit berbahan batu bara masih mendominasi. Ini berarti emisi CO2 dari seluruh PLTU selama setahun akan sebesar 11,2 Gigaton CO2. Batubara yang proses pembentukannya terjadi antara 360 juta hingga 290 juta tahun yang lalu, tidak boleh dihabiskan oleh 5 generasi saja, karena juga merupakan hak dari puluhan generasi yang akan datang.

“Pembangunan berkelanjutan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka,” urainya

Lebih lanjut dikatakan Atmonobudi bahwa, Energi terbarukan perlu ditingkatkan, setidaknya enam kali lebih cepat, agar dunia mulai memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius (°C) secara teknis layak dilakukan.

“Ini juga akan lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial dan lingkungan daripada peta jalan yang dihasilkan dari rencana dan kebijakan saat ini,” ucapnya.

Prof. Atmonobudi Soebagio juga melihat, Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan menjadi pilar utama transisi energi. Energi terbarukan dan efisiensi energi perlu diterapkan di semua sektor. “pada tahun 2050, semua negara dapat meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam total penggunaan energi mereka secara substansial. Sektor listrik tanpa karbonisasi yang didominasi oleh sumber-sumber terbarukan, merupakan inti dari transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Sektor listrik telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kecepatan kemajuannya harus diakselerasi. Sektor industri, transportasi dan bangunan perlu menggunakan lebih banyak energi terbarukan.  Efisiensi energi sangat penting dalam sektor bangunan,” ungkapnya.

Sementara itu Dr. Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru mengatakan bahwa, ada lima yang harus diperhatikan dalam masalah energy yaitu, Pertama, Standardisasi dan Pelabelan Hemat Energi, untuk peralatan yang menggunakan energi di rumah tangga, bangunan, dan industry, Kedua, Penerapan Teknologi Hemat Energi, penggunaan kendaraan listrik, kompor induksi, Ketiga, Penerapan Manajemen Energi, dengan mengadopsi SNI ISO 50001 di sektor ESDM, industri dan bangunan.

“Keempat, Pengembangan Bisnis Konservasi Energi, mendorong peran ESCO, pembiayaan inovatif untuk proyek efisiensi energi; dan Kelima, Awareness dan  Awards, sosialisasi besar - besaran penghematan energi dan penghargaan dalam berbagai kategori,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Dadan, peran generasi muda  ikut terlibat secara langsung dan memberikan sumbangsih dalam pengembangan EBT serta mulai ikut menerapkan/menggunakan EBT. Kedua, Membantu sosialisasi/kampanye pentingnya penggunaan EBT untuk mendukung ketahanan energi. Tiga, menciptakan inovasi-inovasi di bidang energi terbarukan, yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Empat, memanfaatkan limbah menjadi berkah, melalui pembuatan biogas, pelet/briket biomasa. Lima, memanfaatkan potensi setempat menjadi bahan bakar, seperti pembuatan bioethanol dari tanaman aren, sagu. Enam, melakukan pendampingan bagi masyarakat dalam pengembangan EBT dan Tujuh,  mengembangkan start-up / internet of things untuk aplikasi penghematan energy.

“Generasi Muda yang berjiwa sosial, aktif, cerdas, bersemangat, memiliki motivasi dan dilatih untuk mendorong pengembangan EBT di daerah 4T (daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Transmigrasi) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Disisi lain Dr. Surya Darma Ketua Umum METI mengatakan, pesan penting Presiden Jokowi, bahwa Indonesia tidak bekerja dengan retorika, tapi kerja nyata. Indonesia berkomitmen dan berjanji atas hal-hal yang secara realitik bisa dilakukan. Kita tidak akan menjanjikan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Mengatasi dampak perubahan iklim kepada rakyat, diantaranya dengan mengurangi laju deforestasi terendah sepanjang sejarah, Perhutanan Sosial, TORA, Rehabilitasi gambut dan mangrove, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai upaya nyata lainnya.

Hal ini juga ditegaskan Presiden Jokowi dalam World Leaders' Summit. Indonesia akan fokus pada kerja sama dan hilirisasi dengan orientasi ekonomi hijau "Berbagai aksi dan implementasi nyata ini tidak membuat kita berhenti, justru banyak kerja yang harus segera ditindaklanjuti sepulang dari Glasgow, tidak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia tapi juga untuk kepentingan perubahan iklim dunia melalui FoLU Net-Sink 2030," Indonesia telah mengadopsi strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal, ungkapnya. (lian) .