Mediasi Buruh dan PT. NJP Gagal, YLBH Akan Tempuh PHI

Kubu Raya-Mediaindonesianews.com: Mediasi antara buruh dan pihak perusahaan PT Nusa Jaya Perkasa (PT.NJP) terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) berlangsung alot dan tidak menemukan titik temu.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit, dihadiri oleh pihak Mediator dari Distransnaker Kabupaten Kubu Raya dan pihak pekerja yaitu Mursidi didampingi para Kuasa Hukum yaitu Fredy Legito,A.Md.Kom bersama Reza Pahlefi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Kalbar.

Karena mediasi gagal, para buruh yang di dampingi kuasa hukum, YLBH Kalbar berencana menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Ini sudah mediasi. Tentu kita ikuti aturan yang berlaku. Kita tunggu anjuran Disnakertrans apa anjuran-anjurannya,” kata Mursidi, Senin (24/10).

Lebih lanjut Mursidi menjelaskan bahwa dia bersama kawan-kawannya belum bisa memastikan anjuran Disnakertrans.

“Ya belum tentu, nanti ada yang menentukan betul tidaknya pandangan masing-masing, maunya kita ya perusahaan harus memenuhi tuntutan kami yang yang sesuai dengan masa kerja,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Disnakertrans Kabupaten Kubu Raya, Diana Puspitaningrum, mengatakan bahwa pertemuan antara buruh dan perusahaan berakhir buntu dan belum menemukan jalan keluar.

“Tidak ada titik temu. Nah data dari karyawan dan perusahaan sudah diterima. paling tidak nanti seminggu  kerja akan ada mediasi tahap ketiga.” ucapnya

Dalam pertemuan tersebut, pihak Disnakertrans meminta Mursidi, selaku karyawan menjelaskan kronologi sampai bisa di PHK oleh perusahaan.

“Kalau maunya Disnakertrans ya pihak perusahaan harus membayar setidaknya separuh dari apa yang diminta karyawan yang di PHK dan kalau bisa jangan sampai ke PHI, karena dengan mediasi akan mencari jalan tengah. Tapi kenyataannya belum ada itu,” jelasnya.

Sekretaris YLBH Provinsi Kalbar Fredy Legito,A.Md.Kom memastikan bahwa ketidak adanya titik temu dalam mediasi tersebut akan dibawanya ke PHI.

“sudah bisa dipastikan 75% bahwa masalah ini bakal berakhir ke PHI. Kita tahu bahwa ujungnya ada di sana dan mereka (perusahaan) tahu sebenarnya kelemahan karyawan tersebut. Tapi kita tetap akan fight walaupun sebenarnya teman-teman buruh mengharapkan tidak sampai ke sana,” kata Fredy.

Terkait kemauan perusahaan supaya karyawan menurunkan tuntutannya, menurut Fredy, tidak jadi masalah asalkan nominal yang di tawarkan ke kliennya sesuai dan semuanya dia kembalikan kepada buruh.

Sedangkan HRD PT. NJP, Steven mengatakan bahwa  pihaknya belum berani mengambil keputusan dikarenakan perusahaan kaget dengan tuntutan yang awalnya hanya satu bulan gaji tapi setelah sekarang berubah nominalnya menjadi empat puluh Juta.

“kami belum bisa memutuskan tentang tuntutan mereka (buruh). Kami meminta buruh untuk menurunkan angka nominal yang diminta” pungkasnya. (budi)