Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (2/6). Peringatan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik dan kebijakan pemerintahan.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, selaku inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dalam amanat tersebut, pemerintah menekankan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol seremonial, tetapi diterapkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” kata Yaved saat membacakan pidato Kepala BPIP.
Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini diselenggarakan secara kolaboratif antara dan .
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, , bertugas sebagai perwira upacara. Sementara komandan upacara, pengibar bendera, pembaca Undang-Undang Dasar 1945, pembawa acara, hingga pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terciptanya perdamaian global.
Dalam pidatonya, Yaved menyampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” ujarnya.
Upacara tersebut diikuti para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, pejabat administrator, serta pegawai dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP.***