Buka PRESTASI Bersama KPK, Nusron Tekankan Integritas ASN untuk Permudah Pelayanan Rakyat

Cikeas-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan penguatan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan pertanahan. Menurutnya, birokrasi harus hadir untuk mempermudah urusan masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan.

Pesan tersebut disampaikan Nusron saat membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Cikeas, Selasa (11/8).

PRESTASI yang untuk pertama kalinya digelar Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diikuti 40 aparatur sipil negara (ASN). Peserta angkatan pertama tersebut terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.

Nusron mengatakan, semangat utama yang harus dibangun dalam tubuh birokrasi adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat.

“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Nusron.

Menurutnya, pesan tersebut menjadi semakin penting bagi jajaran Kementerian ATR/BPN karena sekitar 75-80 persen tugas pokok kementerian berkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Karena itu, transformasi pelayanan tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki sistem. Kualitas dan integritas aparatur yang menjalankan sistem tersebut juga harus diperkuat.

Nusron menyebut transformasi pelayanan ATR/BPN bertumpu pada dua unsur utama, yakni Sistem dan Sinten (SDM). Jika sistem telah diperbaiki tetapi tidak diikuti peningkatan kualitas aparatur, transformasi pelayanan dinilai tidak akan berjalan optimal.

“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” kata Nusron.

Kerja sama dengan KPK melalui PRESTASI menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sisi SDM tersebut, khususnya dalam membangun kesadaran aparatur mengenai integritas dan risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan PRESTASI diarahkan untuk membangun mentalitas dan moralitas ASN agar memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Menurut Ibnu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan. Pendidikan dan pencegahan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” ujar Ibnu.

Melalui pelatihan tersebut, Kementerian ATR/BPN dan KPK mendorong agar nilai integritas tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi diwujudkan dalam perilaku dan pengambilan keputusan aparatur sehari-hari.

Penguatan integritas tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang. Aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi Kementerian ATR/BPN, pembenahan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sistem yang semakin cepat dan terintegrasi membutuhkan aparatur yang memiliki integritas agar pelayanan benar-benar memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.

Pembukaan PRESTASI turut dihadiri Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto, serta Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin.

Program PRESTASI angkatan pertama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sekaligus memastikan transformasi pelayanan tidak hanya menghasilkan birokrasi yang lebih cepat, tetapi juga aparatur yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.***