Komisi V DPR RI Dorong Pembangunan Infrastruktur PUPR di Kepulauan Riau

Kepri – MediaIndonesiaNews : Rombongan Komisi V DPR RI diketuai oleh Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, mengadakan kunjungan kerja spesifik (kunfik) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 12-13 Desember.

Rombongan tiba di Bandara Hang Nadim, Batam dan melanjutkan perjalanan menggunakan ferry untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur di Pulau Bintan.

Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Bintan Lagoon Resort, Plt. Gubernur Kepri, Isdianto, menyampaikan usulan program prioritas Provinsi Kepri.

Program-program ini diharapkan mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR RI dan seluruh mitra kerja yang hadir termasuk Kementerian PUPR, diantaranya pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Waduk Busung, dan Pembentukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kepri.

“Kepri berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, jika infrastruktur tidak dibangun secara baik ada kekhwatiran masyarakat sangat rentan melirik negara lain. Dengan terbangunnya infrastruktur di wilayah ini, maka masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah dan semakin nyaman berada di Indonesia, khususnya Kepri”, tegas Isdianto.

Menanggapi paparan dari Plt. Gubernur Kepri, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, Ismail Widadi menyampaikan bahwa pembangunan Waduk Busung telah masuk tahap pengadaan lahan.

Waduk dengan kapasitas rencana 117 juta m3 ini akan menyediakan air baku untuk Pulau Batam dan Pulau Bintan dengan kapasitas 4000 lt/det.

“Diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengadaan lahan karena terdapat kurang lebih 1.000 jiwa di lokasi genangan waduk,” lanjutnya.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Bosar Pasaribu, juga menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Batam – Bintan saat ini masih dalam tahap penentuan trase dan ketinggian jembatan. Selanjutnya akan masuk dalam proses review DED, AMDAL dan pengadaan lahan.

Untuk menindaklanjuti usulan program lainnya, ketua rombongan mengharapkan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan balai-balai terkait mengadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai program-program tersebut.

“Dibatasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, kab/kota maupun yang merupakan program strategis yang memerlukan dukungan Komisi V untuk percepatan pembangunannya”, lanjut Ridwan Bae. Anggota DPR Dapil Kepri H. Ansar Ahmad, yang sekaligus Bupati Bintan periode 2005 – 2015, akan mengawal diskusi tersebut.

Di sisi lain, Ansar Ahmad juga berharap agar penetapan jalan nasional dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setidaknya satu tahun sebelum Kepmen PUPR tentang Penetapan Jalan Nasional diterbitkan.

”Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), panjang ruas jalan nasional di Kepri sangat kurang, bahkan untuk Jalan Nasional Lintas Barat dan Timur Pulau Bintan yang mendukung Kawasan Industri Lobam dan KEK Galang Batang harus diajukan sebagai Jalan Strategis Nasional agar mendapatkan anggaran APBN”, tambahnya.

Pejabat Kementerian PUPR lainnya yang turut mendampingi dalam kunfik ini adalah Kapus Bendungan Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri, Albert Reinaldo, dan Kasubdit Data dan Informasi, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Rommell Sibero, beserta jajarannya.