Fraksi Rakyat: Kritik Gatot ke Dasco Salah Kaprah Soal Praktik Ketatanegaraan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menilai kritik mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak didasarkan pada pemahaman politik dan praktik ketatanegaraan yang utuh.

Penilaian tersebut disampaikan Yudi menanggapi pernyataan Gatot yang mempertanyakan kehadiran Dasco saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman Kabinet Merah Putih.

Menurut Yudi, kritik Gatot tidak memiliki dampak signifikan terhadap posisi Dasco yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, meskipun disampaikan dengan tekanan vokal yang kuat.

“Pernyataan tersebut lebih mencerminkan keterbatasan pemahaman terhadap dinamika politik dan konvensi ketatanegaraan yang berkembang saat ini,” kata Yudi dalam siaran persnya, Selasa.

Yudi menjelaskan, kehadiran Dasco mendampingi Presiden Prabowo saat pengumuman kabinet merupakan hal yang sah dan positif, meskipun belum pernah terjadi dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konvensi ketatanegaraan baru yang tidak memerlukan dasar aturan tertulis.

“Presiden Prabowo dapat saja secara sadar melibatkan pimpinan DPR sebagai simbol representasi rakyat. Posisi Pak Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI merepresentasikan peran parlemen dalam sistem demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi menilai penempatan pimpinan DPR di sisi Presiden mengandung pesan politik bahwa pemerintahan Prabowo bersifat terbuka dan memberikan ruang partisipasi publik melalui lembaga legislatif.

“Ini merupakan sinyal bahwa rakyat dapat menyampaikan kritik, masukan, bahkan koreksi terhadap jalannya pemerintahan melalui DPR,” katanya.

Yudi juga menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan dan komitmen terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dibatasi dan diawasi oleh cabang kekuasaan lain, khususnya DPR. Ini mencerminkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ia menyimpulkan, proses kenegaraan tersebut memperlihatkan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai Presiden Rakyat yang terbuka terhadap pengawasan dan partisipasi publik. (Benz)