Dari Sukamahi Hingga ke Bawah, Menteri PUPR Bareng Gubernur DKI Akan Sisir Penyebab Banjir

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Kepala BNPB menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti Ratas tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2) sore. (Foto: Ibrahim/Humas)

Jakarta - MINews : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta akan mengecek lapangan bareng-bareng sungai-sungai yang diindikasikan mengirimkan air penyebab banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Kami sedang membuat jadwal dengan Bapak Gubernur untuk mengecek lapangan bersama, dimulai dari Sukamahi Ciawi, turun ke bawah. Kami sedang mencari waktunya untuk berdua,” kata Basuki kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/2) sore.

Sebelumnya Menteri PUPR menegaskan tidak ada perbedaan antara konsep normalisasi dengan naturalisasi sungai dalam pencegahan banjir di Jakarta. Tidak ada bedanya, semua membutuhkan pelebaran sungai.

“Jadi, dari dulu saya bilang enggak ada masalah oke, sama, hanya terminologinya orang kan pengen beda-beda, tapi sama, ndak ada apa ya… perbedaan yang mendasar secara teknis, semua membutuhkan pelebaran ya,” terang Basuki, dilansir dari laman setkab.

Bahkan, lanjut Menteri PUPR itu, Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan, kalau di tempat tikungan kalau nggak dibeton pasti juga jebol. Karena itu, Menteri PUPR menegaskan dirinya maupun Gubernur DKI Jakarta sama, semua untuk ditangani.

Tidak Sampai Setahun

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar  reforestasi penghijauan segera dilakukan, tidak hanya tanaman keras tetapi termasuk juga tanaman-tanaman yang mencegah erosi, seperti tadi vertiver. Kemudian dipercepat Bendungan Sukamahi dan Ciawi bagian hulu.

“Nah, sodetan Ciliwung – KBT (Kanal Banjir Timur) tahun 2020 harus selesai, ini kendalanya hanya tanah dan Pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, saya sudah mencabut upaya banding karena waktu itu disebut legal,” kata Basuki.

Menteri PUPR menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bermusyawarah dengan masyarakat, bahkan perbaikan penlok (penetapan lokasi) pun ditandatangani setelah masyarakat menyetujui.

“Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan tanahnya untuk bisa kita lakukan terusannya, karena tinggal 600 Meter, mudah-mudahan tidak sampai setahun selesai konstruksinya,” ucap Basuki.

Basuki menyampaikan, normalisasi dan naturalisasi segera diselesaikan, dan ini tidak hanya di Sungai Ciliwung. Masih ada sungai Pesanggrahan, Angke, Sunter, Cengkareng Drain, Mookevart, belum lagi yang kecil-kecil.

Menurut Basuki, Presiden menyampaikan ini juga perlu agar ada kesepakatan antara pusat dan provinsi, karena ini 13 sungai. Mana yang harus dikerjakan pusat, mana yang harus dikerjakan oleh DKI.

“Itu kami diminta untuk melakukan kesepakatan dengan gubernur,” ujar Basuki seraya menambahkan, hal itu dimaksudkan agar ada kesepakatan tanggung jawab dengan Pemprov dan antara Pemprov dan pusat.