Menteri KKP Ingin Terobosan Pengawasan Untuk Kesejahteraan Nelayan

Bitung – MINews : Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berharap kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif dan efisian untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Saya berharap ada terobosan dalam pelaksanaan pengawasan SDKP agar nelayan-nelayan kita yang mau berusaha dapat menjalankan usahanya dengan mudah dan terlindungi," kata Menteri Edhy saat memberikan menghadiri dalam Rapat Kerja Teknis dan Rapat Koordinasi Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas pada Sabtu (17/02) malam.

Secara khusus Edhy memuji langkah Ditjen PSDKP yang sudah mengembangkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kelompok ini dianggap telah membantu Ditjen PSDKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Menurut Edhy, POKMASWAS adalah contoh pendekatan yang baik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga laut.

”POKMASWAS merupakan inisiasi yang bagus karena dengan sistem pengawasan berbasis masyarakat ini para nelayan dapat menertibkan dirinya sekaligus menjadi contoh bagi nelayan yang lain," lanjut Edhy.

POKMASWAS merupakan kelompok masyarakat nelayan yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Saat ini terdapat 2.581 POKMASWAS binaan Ditjen PSDKP-KKP yang berperan aktif dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam Rakernis tersebut Menteri Edhy juga menyempatkan untuk memberikan penghargaan kepada empat POKMASWAS terbaik yaitu Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (Sumatera Barat), Fajar Bengawan (Jawa Timur), Pante Jaya (Aceh) dan Tirta Segara (Bali).

Penghargaan juga diberikan kepada Kapal Pengawas Perikanan berkinerja terbaik tahun 2019 yang terdiri dari KP. Orca 04 dengan Nakhoda Eko Priyono, KP. Orca 02 dengan Nakhoda Sutisna Wijaya, KP. Hiu 15 dengan Nakhoda Aldi Firmansyah, KP. Hiu 11 dengan Nakhoda Muhammad Slamet dan KP. Hiu 12 dengan Nakhoda Nofri Sangian.

Dalam kesempatan itu Edhy juga menjabarkan kebijakannya yaitu harus tegas terhadap pencuri ikan asing, bahkan kalau perlu ditenggelamkan di tengah laut apabila melakukan perlawanan. Tetapi khusus untuk nelayan Indonesia harus menjadi pelindung dan pembina.

“Bukankah sudah menjadi tugas aparat negara untuk melindungi dan membimbing masyarakatnya”, ujar Edhy menekankan pentingnya KKP menjadi mitra usaha nelayan.

Sementara itu Plt Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo menyampaikan bahwa aparat Ditjen PSDKP siap untuk melaksanakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menjadi garda terdepan dalam pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing dan membina nelayan Indonesia.

“Segenap aparat kami di lapangan akan bertindak tegas terhadap para pelaku illegal fishing dan mengutamakan upaya preventif dan penaatan terhadap nelayan lokal," ungkap Nilanto.

Nilanto menambahkan untuk melaksanakan perintah Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP telah membangun inovasi budaya kerja yang terdiri dari Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi yang disingkat PILAR.

“Hari ini secara resmi PILAR telah di-launching sebagai budaya kerja Ditjen PSDKP yang akan menjadi penopang kegiatan pengawasan dengan tujuan untuk kesejahteraan nelayan sesuai arahan Pak Menteri," tutup Nilanto.