Sistem Regristasi BUMDes Diharapkan Mudah Menjalin Kerjasama

Jakarta - mediaindonesianews.com : Permasalahan klasik dari industri dan produksi di Desa adalah dukungan permodalan, fasilitas dan pemasaran. Industri perbankan dituntut untuk turut berperan dalam memperdalam literasi keuangan serta memperluas layanan perbankan di pedesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Demikian pandangan Ketua DPW Banten Himpunan Pengusaha Mikro Kecil  Iindonesia (HIPMIKINDO), Suci Taryana, bahwa perbankan dapat melakukan pola pembiayaan langsung kepada unit-unit usaha Desa yang dimiliki BUMDes ataupun dalam bentuk pembiayaan simpan pinjam pola executing, channeling dan linkage program.

"pola itu biasanya di kerjasamakan oleh perbankan dan koperasi dan dapat diterapkan dengan BUMDes sesuai peraturan pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pada Bagian ke 4 pasal 137 tentang Pengembangan usaha desa" katanya kepada mediaindonesianews.com,Selasa (22/9).

Sumber-sumber pembiayaan, lanjut Suci salah satunya dari perbankan sangat penting dilakukan, karena selain berbunga rendah juga sekaligus meningkatkan kapitalisasi permodalan yang dibutuhkan BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya.

"Penerbitan nomor registrasi oleh Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Halim menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong BUMDes agar tumbuh menjadi penopang pembangunan di perdesaan. Dengan cara itu BUMDes diharapkan semakin mudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga." Papar Suci yang juga menjabat sebagai Wasekjend Komite Nasional Dewan UMKM.

Menurut Suci, Kementrian Desa PDTT telah melakukan langkah strategis dengan menerapkan pola sistem Regristasi BUMDes dengan harapan semakin meningkatkan kredibilitas BumDes dimata pihak ketiga baik tekait kerjasama usaha maupun penyertaan modal sekaligus lebih memudahkan dalam pengawasan atau pendampingan oleh pemerintah. Disisi lain, untuk menggali sumber-sumber pendanaan melalui modal penyertaan masyarakat, tentu saja menjadi bagian penting dalam peningkatan permodalan BUMDes sehingga pengembangan unit-unit Usaha Desa akan semakin berkembang pesat.

“Namun hal ini bukanlah hal mudah karena BUMDes bukan lembaga intermediasi seperti halnya perbankan, pola kerjasama yang dimungkinkan adalah pola penyertaan modal langsung dari masyarakat kepada setiap usaha yang didirikan dengan melakukan FS dan analisa usaha yang prospektif,” imbuhnya.

Saat ini kata Suci, anggaran dana desa tahun 2020 mencapai 70 Triliun, jika realisasi hingga 17 September tahun 2020 mencapai 51 Triliun, artinya telah mencapai 70% namun realisasi untuk stimulus ekonomi rakyat UMKM dinilai masih terlalu kecil. Kedepannya program perlindungan sosial di tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp 203,9 triliun dari total anggaran PEN sekitar Rp 695,3 triliun. Baru mencapai 30% serapan masih sangat rendah. Dalam program perlindungan sosial ini, pemerintah memberikan dukungan berbagai program seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, kartu prakerja, bansos tunai non-Jabodetabek, dan Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

“Program pengamanan sosial dimasyarakat akibat dampak covid19 telah disiapkan pemerintah, namun demikian sejauh mana efektifitasnya tentu saja perlu evaluasi menyeluruh bagaimana realisasinya apa telah cukup sasaran atau masih banyaknya kebocoran kebocoran bantuan tersebut akibat tidak tepat sasaran dikarenakan lemahnya atau kurang updatenya data pemerintah sehingga perlu kerja keras berbagai pihak dan kontrol masyarakat menjadi sangat menentukan keberhasilan program tersebut" pungkasnya. (LiaN)