Wamen PUPR: Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

Papua-mediaindonesianews.com: Otsus Papua lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi. Papua pada jaman Presiden Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan. Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua semakin maju.  Kalau pun ada yang menilai Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus. Demikian dikatakan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

“Bukan Otsus gagal, tapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus,” tegasnya. di Jakarta, Minggu (27/12).

Sementara itu Freedy Numbery, tokoh senior Papua menambahkan, konsep dan juga kebijakan Otsus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun regulasi hebat tapi manakala tidak diikuti birokrasi yang baik, maka menjadi amburadul. Otsus adalah pemikiran dahsyat anak papua.

“Kita perlu ubah pendekatan, Otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,” ucap Freedy.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar, banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi.

“Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.” ucapnya

Lebih lanjut Thomas menambahkan bahwa, kita belum pernah lakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliuran besar dan dikampanyekan masif kelompok anti negara. Membuat medsos didominasi kelompok anti Otsus. 

“Kalau Pemprov Papua punya kemampuan, tinggal disebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang publik tak diisi kelompak anti Otsus,” tegasnya.