PP GPI Minta Pemerintah Arab Saudi Evaluasi Dubes Arab di Indonesia

Jakarta–mediaindonesianews.com: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyikapi surat yang dibuat oleh Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia, yang ditandatangani oleh Essam bin Abed Al-Thaqafi, terkait beredarnya kabar bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji.

Surat tersebut ditujukan kepada Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Surat Kedubes Arab Saudi tersebut, saat ini telah tersebar luas dan ramai dibicarakan di masyarakat.

Sekretaris Jenderal PP GPI, Khoirul Amin menyayangkan surat tersebut bisa beredar luas di masyarakat. Sebab dengan beredarnya surat tersebut di masyarakat, sangat berpotensi terjadi kegaduhan dan kesalah pahaman di masyarakat.

“Surat yang dibuat oleh Kedubes Arab Saudi tersebut jelas sangat berpotensi membuat gaduh di masyarakat. Apalagi Indonesia ini mayoritas muslim dan ibadah haji itu rukun Islam yang ke 5, jadi hal ini sangat sensitif,” tegasnya, Senin (07/6).

Khoirul Amin yang juga mantan sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi semestinya memberikan ketegasan dan keputusan yang pasti kepada Pemerintah Indonesia. Apakah Indonesia tahun ini mendapatkan kuota haji atau tidak.

“Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar nya yang ada di Indonesia kurang komunikatif dan tidak tegas, dalam memberikan keputusan yang pasti. Terkait kuota haji untuk Indonesia tahun ini. Padahal Pemerintah Indonesia telah meminta dan memberikan waktu sampai tanggal 28 Mei 2021. Untuk mendapatkan keputusan itu,” ujar Amin.

Kepada Pemerintah Arab Saudi,  Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta itu juga meminta agar Pemerintah Arab Saudi tegas mengakui bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji pada tahun ini.

“Pemerintah Arab Saudi kami minta untuk tegas. Apabila Indonesia memang tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Jangan malah membuat gaduh dengan melakukan manuver. Dengan membuat surat resmi ke lembaga legislatif Republik Indonesia di luar koridor diplomatik,” tegas Amin.

Mantan Direktur LBH PP GPI tersebut juga menjelaskan, bahwa untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia butuh banyak persiapan, dan semua tidak dapat dilakukan secara instan.

“Pemerintah Indonesia kan butuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai Penerbangan, Penginapan, catering dan lain-lain. Semua itu tidak bisa instan dan bim salabim seperti orang main sulap. Butuh persiapan matang, makanya pemerintah Indonesia dari awal butuh kepastian dari Pemerintah Arab Saudi,” tandasnya.

Amin melanjutkan, bahwa GPI sebagai organisasi Pemuda Islam di Indonesia yang mayoritas muslim merasa perlu untuk menyikapi hal ini. Agar tidak menjadi polemik dan kegaduhan di masyarakat.

"Pemerintah Arab Saudi harus segera melakukan Evaluasi dan memberikan peringatan keras kepada Kedubes Arab Saudi di Indonesia. Karena tidak komunikatif soal kuota haji dan berpotensi membuat gaduh hubungan kedua Negara," ujar Sekjen PP GPI tersebut.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam juga menyatakan dukungannya dan memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia.

"Kami PP GPI mendukung dan Mengapresiasi Sikap Tegas Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH. (Wakil Ketua DPR RI) dan Gus Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) Terkait Masalah Jamaah Haji Indonesia," pungkas Khoirul Amin. (Ips).