Warisan Geologi Kintamani Terancam, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Mafia Tanah di Kawasan Geopark

Bangli-Mediaindonesianews.com: Kawasan Geopark Kintamani yang selama ini dikenal sebagai warisan geologi dan kawasan konservasi strategis di Bali diduga tengah menghadapi ancaman serius. Dugaan praktik mafia tanah dan alih fungsi lahan secara sistematis disebut mulai menyasar wilayah tersebut, dengan indikasi keterlibatan kekuatan modal besar dan elite tertentu.

Praktisi hukum asal Bangli, I Made Somya Putra, SH., MH., mengungkapkan kekhawatirannya atas maraknya izin pembangunan yang dinilai tidak wajar di kawasan Geopark Kintamani. Somya menduga telah terjadi upaya menggeser fungsi perlindungan kawasan konservasi menjadi wilayah pengembangan pariwisata berbasis investasi besar.

“Yang terjadi saat ini sangat mengkhawatirkan. Akses masyarakat lokal justru semakin terbatas, sementara akses bagi jaringan investor dibuka lebar,” ujar Somya kepada awak media, Rabu (14/1).

Somya yang menangani sejumlah perkara pertanahan warga di sekitar Kintamani menilai dugaan praktik tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Ia menduga ada skenario yang disusun secara matang, mulai dari pemetaan potensi wilayah hingga penyusunan konsep tata ruang baru yang kemudian ditawarkan kepada investor.

“Mereka memetakan wilayah terlebih dahulu, mencari celah aturan yang bisa digeser, lalu menyusun blueprint. Blueprint inilah yang kemudian dijual kepada investor,” jelasnya.

Menurut Somya, dugaan praktik tersebut mengindikasikan adanya “permainan tingkat tinggi” yang melibatkan jaringan kuat dan eksklusif, bahkan disinyalir memanfaatkan manipulasi data hingga ke level nasional. Jika dibiarkan, ia menilai kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat serta mengancam kelestarian warisan geologi Kintamani yang bernilai internasional.

“Kalau benar ini terjadi, dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga sosial. Warisan geologi luar biasa Kintamani bisa hilang,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Somya mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Bali agar tidak tinggal diam. Ia meminta DPRD Bali, khususnya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), untuk turun langsung ke Kabupaten Bangli guna melakukan pengecekan lapangan secara menyeluruh.

“Saya berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. DPRD melalui Tim Pansus harus turun ke Bangli, melihat langsung kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Sebagai putra daerah Bangli, Somya menegaskan pentingnya sikap tegas para pemangku kepentingan dalam menjaga kawasan Kintamani. Ia mendorong penguatan fungsi pengawasan serta penegakan aturan demi melindungi warisan geologi dan budaya Kintamani, sekaligus memastikan arah pembangunan pariwisata Bangli tetap berkelanjutan. (JroBudi)