Kejati Kalbar Selamatkan Rp55 Miliar dari Kasus Bauksit, Total Capai Rp170 Miliar

Pontianak-Mediaindonesianews.com: Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalbar.

Capaian tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Rabu (29/4) di Aula lantai 4 Kejati Kalbar. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Pidsus, termasuk Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Siju, SH.,MH serta Kepala Seksi Penyidikan, Yuriza Antoni.

Penyelamatan Rp55 miliar ini menambah capaian sebelumnya sebesar Rp115 miliar yang telah diamankan pada 16 April 2026. Dengan demikian, total penyelamatan keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp170 miliar.

“Ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang terus berjalan dan upaya konkret dalam memulihkan kerugian negara,” ujar Siju, SH.,MH Aspidsus Kejati Kalbar dalam keterangan pers.

Menurutnya, kasus ini ditangani berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalbar Nomor 01/O.1/Fd.1/01/2026 tertanggal 2 Januari 2026, terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat periode 2017–2023.

Dalam proses penyidikan, sejumlah badan usaha pertambangan diketahui belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) sejak 2019 hingga 2022. Namun, seiring penanganan perkara oleh penyidik, kewajiban tersebut mulai dipenuhi.

Dana Rp55 miliar yang berhasil diamankan berasal dari penitipan jaminan kesungguhan pembangunan smelter oleh pihak terkait kepada penyidik Kejati Kalbar. Selanjutnya, dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara.

Kejati Kalbar menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam yang memiliki dampak strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Penyidikan perkara masih terus berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan lebih lanjut, termasuk penetapan tersangka maupun tambahan penyelamatan keuangan negara. (Budi)