Ketua KPK: Kami Hadir di Kalimantan Timur Bersama Masyarakat

Balikpapan-mediaindonesianews.com: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya membangun hubungan kerja yang harmonis antar pihak legislatif, eksekutif dan KPK. Terutama Kementerian, Lembaga dengan KPK sehingga upaya pelaksanaan tugas-tugas sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf a, b, dan c bisa terlaksana optimal.

Guna melaksanakan hubungan tersebut Ketua KPK, H. Firli Bahuri, membuka Bimtek Dikmas dengan tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat” di Ballroom Swiisbell Hotel Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Ketua DPRD Pemprov Kaltim, Kapolda, Pangdam, Bupati, Walikota, Kejati dan 50 LSM OKP se-Kaltim.

Aspek pembangunan Pemprov Kaltim menjadi perhatian KPK. Pada sambutannya Ketua KPK meminta Pemprov Kaltim melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Atas pencapain kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPK ini, saya menyampaikan apresiasi dan selamat. Saya tahu Pemprov Kaltim memiliki sejumlah prestasi seperti angka kemiskinan 6,64 persen di bawah angka nasional 10,19 persen. IPM juga cukup menggembirakan  sebesar  76,24 dan angka nasionsl 71,94. Income perkapita kaltim sebesar Rp161,3 Juta diatas income perkapita nasional Rp59,1 Juta. Adapun angka Gini ratio kaltim  0,334 lebih bari angka nasionsl 0,384. Tapi KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya-upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa”, papar H. Firli Bahuri.

Menurut Firli, KPK melihat Pemprov Kaltim perlu memberi perhatian pada angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi diatas angka nasional dan KPK memberikan masukan kepada Pemprov Kaltim tentang tujuan mulia dari hubungan kerja tersebut. 

“Bahwa apa yang tercapai hari ini adalah bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi dan telah membawa kita semua lebih dekat pada tujuan negara, yang sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan UUD RI 1945, tujuan dan tugas pokok KPK sebagaimana UU No. 19 tahun 2019” ujarnya.

Lebih lanjut KPK memandang sinergitas KPK dengan Eksekutif, Legislatif, Kementerian dan Lembaga akan secara signifikan menutup celah-celah korupsi. Kerja keras KPK untuk membebaskan negara dari praktik-praktik korupsi akan dilakukan dengan strategi trisula pemberantasan korupsi. 

“Pendidikan masyarakat dilakukan agar penyelenggara pemerintahan atau masyarakat tidak ingin melakukan korupsi, pencegahan dengan perbaikan sistem menutup celah serta peluang melakukan korupsi, dan strategi penindakan  yang profesional adalah jurus terakhir agar semua pihak belajar dan takut menanggung akibat jerat kekuatan hukum.” katanya

Firli juga menjelaskan bahwa, penindakan tidak hanya bertujuan pemidanaan, KPK saat ini akan sangat mengejar penyelamatan kerugian negara (asset recovery).

“Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia” pungkasnya. (ipn)