Kejati Sulsel Geledah Kantor PDAM Kota Makassar

Makassar-mediaindonesianews.com: Sejumlah ruangan di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar di geledah oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk ruangan pimpinan (Eks Dirut) perusahaan daerah tersebut, di Ratulangi. Makassar, Kamis (9/12).

Sejak pukul 10.20 WITA sejumlah penyidik Pidsus Kejati Sulsel dipimpin Kasidik, Andi Faik Wana Hamzah melangkah cepat merangsek masuk ke Kantor PDAM Makassar. menuju ruang mantan Direktur Utama PDAM Makassar.

Mantan Dirut PDAM Diperiksa Penyidik Pidsus Kejati SulselKejati Sepervisi Penanganan Korupsi di Sejumlah KejariKejar Penyimpangan Keuangan, Mantan Auditor dan Mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar diperiksa, kendati sempat mendapatkan halangan, tim Penyidik lantas menunjukkan surat perintah dan surat penetapan penggeledahan.

“Mohon maaf kami bukan tamu, kami sudah mendapatkan surat perintah dan surat penetapan penggeledahan,” ujar Andi Faik.

Mendengar jawaban itu, petugas jaga di PDAM Makassar tak bisa mengelak dan mempersilahkan penggeledahan dilakukan.

Selanjutnya, tim langsung bergerak ke ruang direktur dan bertemu dengan salah seorang yang mengaku merupakan pimpinan baru.

Seperti diketahui Pidsus Kejati Sulsel sementara mendalami kasus penyelewengan dana tantiem dan jasa produksi PDAM Makassar tahun anggaran 2017-2018. Dalam kasus itu diduga kuat sejumlah pihak menyelewengkan dana tersebut hingga menimbulkan kerugian negara.

Kasus inipun sejak pertengahan November mulai digenjot, sejumlah nama telah diperiksa sebagai saksi, baik direksi maupun pihak lainnya yang diduga mengetahui perkara ini. termasuk mantan direktur utama.

Kasi Penkum Kejati Sulsel yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan bahwa, dalam kasus itu, penyidik memang tengah mencari dan mengumpulkan alat bukti.

“Ini masih penyidikan, penyidik sementara mencari dan mengumpulkan alat bukti,” ujarnya.

Berdasarkan data hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018, terdapat kerugian negara. Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada rekomendasi yang diberikan yang berpotensi terjadi masalah hukum. (Agn)