DPRD Bangli Pertanyakan Kinerja MMDA Atasi Konflik Bendesa Adat

Bangli-Mediaindonesianews.com: Konflik Bendesa di Desa Adat Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli terus memanas pasca munculnya dua kubu yang sama-sama mengadakan proses penunjukan Bendesa Adat. Hal tersebut memicu keprihatinan anggota DPRD Kabupaten Bangli dari Partai PDI Perjuangan, Satria Yudha.

Dalam keterangannya Satria Yudha mengingatkan agar kasus ini tidak berlarut-larut dan berulang, untuk itu dirinya mempertanyakan kinerja Majelis Madya Desa Adat (MMDA) Kabupaten Bangli dalam menangani konflik ini.

"Jangan sampai masalah tersebut berlarut-larut tidak ada kepastian dalam penyelesaiannya" katanya, Senin (17/6).

Satria Yudha menilai bahwa, MMDA rerlalu lamban dan kurang responsif dalam mencari solusi, dirinya juga menyayangkan adanya gedung mewah dan anggaran yang diberikan kepada MMDA, namun masih muncul konflik adat di berbagai desa.

“Percuma MMDA diberikan anggaran dan gedung mewah, tetapi masalah adat masih bermunculan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris MMDA Kabupaten Bangli, I Nyoman Wandri, menjelaskan bahwa MMDA tunduk pada hukum dan Majelis Agung Provinsi Bali.

"MMDA akan turun ke Desa Adat Selat jika diundang secara formal" jelasnya tanpa memberikan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani konflik tersebut.

Sedangkan Camat Susut, Dewa Apriyanta, mengaku pihaknya telah menjadwalkan pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut, namun tidak memiliki kompetensi untuk menangani aspek adat dan hanya lebih fokus pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seperti diketahui, konflik Bendesa di Desa Adat Selat semakin memanas karena adanya dua kubu yang mengadakan proses penunjukan Bendesa Adat pada waktu yang bersamaan, dimana salah satu kubu sudah melakukan pemilihan calon Bendesa, sedangkan kubu lainnya baru melakukan sosialisasi. Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas dan cepat dari MMDA untuk mencegah konflik yang lebih luas. (JroBudi)