bendera

Kamis, 03 September 2026    07:43 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Blora Perkuat Integritas PKBM, Targetkan Pendidikan Non-Formal Bersih dari Korupsi


AndiZ,    07 Desember 2025,    07:46 WIB

Blora Perkuat Integritas PKBM, Targetkan Pendidikan Non-Formal Bersih dari Korupsi
istimewa

Blora – Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan akuntabilitas pada sektor pendidikan non-formal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Zona Integritas Menuju WBK dan Akuntabilitas Penggunaan BOSP Kesetaraan 2025 yang digelar di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12/2025).


Blora Perkuat Integritas PKBM, Targetkan Pendidikan Non-Formal Bersih dari Korupsi

Acara tersebut turut menghadirkan Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, yang sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya Blora memperketat tata kelola pendidikan non-formal, khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa PKBM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, penguatan integritas dan sistem pengelolaan adalah kunci agar program pendidikan kesetaraan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tata kelola pendidikan di PKBM merupakan langkah strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga, melalui dukungan kebijakan, pembinaan, pendampingan data, dan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Bupati Arief.


Ia menegaskan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Integritas pengelolaan anggaran, katanya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan bebas kepentingan dan penyimpangan.

Selain memperkuat regulasi dan sistem, kegiatan advokasi ini juga menjadi wadah bagi pengelola PKBM untuk berdiskusi, menyampaikan kendala di lapangan, serta merumuskan solusi terkait tata kelola satuan pendidikan maupun pelaporan anggaran.

Bupati Arief menambahkan, Pemkab Blora terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar mutu pendidikan non-formal meningkat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan.

Dengan pengawalan yang lebih ketat dan sinergi lintas instansi, Blora menargetkan sektor pendidikan non-formal dapat menjadi model lembaga pembelajaran masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. (andiZ)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS