bendera

Kamis, 03 September 2026    06:06 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Aplikasi Bangli KlikSPPT Tak Tersedia di Android Versi Terbaru, BKPAD Bangli Beri Penjelasan Resmi


JroBudi,    12 Januari 2026,    16:06 WIB

Aplikasi Bangli KlikSPPT Tak Tersedia di Android Versi Terbaru, BKPAD Bangli Beri Penjelasan Resmi
istimewa

Bangli-Mediaindonesianews.com: Aplikasi layanan pajak daerah Bangli KlikSPPT saat ini tidak dapat diakses oleh pengguna dengan perangkat berbasis Android versi terbaru. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait keberlanjutan layanan informasi dan pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangli.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Mulyawan, S.T., M.Ap, memberikan klarifikasi resmi terkait kendala teknis yang terjadi pada aplikasi Bangli KlikSPPT.

Menurutnya, aplikasi Bangli KlikSPPT sejatinya masih dapat digunakan secara normal oleh wajib pajak yang sebelumnya telah mengunduh dan memasang aplikasi tersebut di perangkat mereka. Namun, bagi pengguna baru, aplikasi tersebut belum tersedia di Google Play Store untuk perangkat dengan sistem operasi Android versi terbaru.

“Permasalahan ini terjadi karena adanya persyaratan keamanan terbaru dari Google Play Store yang mengharuskan pengembang (developer) melakukan pembaruan sistem keamanan aplikasi sebelum dapat diunggah kembali menggunakan akun developer yang terdaftar,” jelasnya


BKPAD Bangli menyebutkan, berdasarkan informasi dari pihak pengembang aplikasi, proses pembaruan sistem agar sesuai dengan standar keamanan Android terbaru diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Selama masa pembaruan berlangsung, BKPAD Bangli memastikan tetap memberikan akses informasi kepada masyarakat. Apabila aplikasi Bangli KlikSPPT telah dapat digunakan kembali secara penuh, BKPAD Bangli akan menyampaikan informasi resmi melalui kanal media sosial, yakni Facebook dan Instagram BKPAD Kabupaten Bangli.

Sementara itu, untuk menjamin pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan, BKPAD Bangli membuka layanan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengecek tunggakan PBB-P2 secara langsung melalui Contact Person (CP) Edwin Kristinata, S.Kom (Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB) Telepon/WhatsApp: 0822 6631 4700

BKPAD Bangli menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi selama masa pembaruan aplikasi berlangsung.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami kondisi ini. Pembaruan dilakukan demi keamanan dan keberlanjutan layanan ke depan,” pungkasnya. (JroBudi)


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS