Kajati Kalbar Terima PKBM Award 2026, Resmi Jadi Bapak Asuh PKBM

Pontianak-Mediaindonesianews.com: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, menerima penghargaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Award 2026 kategori instansi peduli pendidikan nonformal sekaligus ditetapkan sebagai bapak asuh PKBM di Kalimantan Barat (Kalbar). Penyerahan penghargaan berlangsung dalam kegiatan PKBM Award Kalbar 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (21/4).

Kegiatan yang diselenggarakan Forum Komunikasi PKBM ini juga menjadi momentum peluncuran program penanganan anak putus sekolah berbasis pendidikan nonformal di provinsi tersebut.

Acara dihadiri Gubernur Kalbar, Ria Norsan, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Pendidikan, kepala daerah se-Kalimantan Barat, serta pengurus dan pegiat PKBM.

Dalam sambutannya, Emilwan menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan preventif terhadap persoalan sosial, termasuk anak putus sekolah.

“Anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Jika tidak ditangani serius, ini dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, bahkan berpotensi menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Ia menekankan penanganan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya mengembalikan anak ke jalur pendidikan, tetapi juga membekali keterampilan kerja, penguatan karakter, dan kesadaran hukum.

Menurutnya, PKBM memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendidikan nonformal yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembelajaran, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

“PKBM harus menjadi ruang transformasi sosial, tempat lahirnya kemandirian dan daya saing generasi muda,” katanya.

Sebagai bapak asuh PKBM, Kejati Kalbar berkomitmen mendorong penguatan kelembagaan, memperluas jejaring dengan dunia usaha dan industri, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat.

“Kejaksaan ingin hadir dari hulu melalui pencegahan, bukan hanya di hilir saat persoalan sudah terjadi,” tegas Emilwan.

PKBM Award 2026 menjadi ajang apresiasi bagi pegiat pendidikan masyarakat sekaligus penguatan sinergi lintas sektor dalam menekan angka anak putus sekolah di Kalimantan Barat. Pemerintah dan pemangku kepentingan berharap kolaborasi ini mampu melahirkan model penanganan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di akhir kegiatan, Emilwan mengajak seluruh pihak menjadikan program tersebut sebagai gerakan bersama.

“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang tertinggal dari akses pendidikan dan keterampilan,” pungkasnya. (BTri)