Pemkab Taput Gandeng Dua Yayasan Konservasi, Fokus Lindungi Ekosistem Harangan dan Orangutan

Taput-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (Tahukah) dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari–Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) dalam upaya perlindungan ekosistem Harangan Tapanuli dan konservasi Orangutan Tapanuli.

Kesepakatan bersama tersebut ditandai melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang berlangsung di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (8/6).

Penandatanganan dihadiri langsung Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., Sekretaris Daerah Hendry M.M. Sitompul, M.Si., Direktur Eksekutif Yayasan Tahukah Erwin Alamsyah Siregar, serta Direktur Eksekutif YOSL-OIC Syafrizaldi.

Turut hadir jajaran organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, serta para camat dari wilayah yang masuk kawasan kerja konservasi.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat dua fokus utama yang disepakati. Pertama, penguatan daya dukung berbasis kehutanan dan lingkungan guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan kesejahteraan masyarakat bersama Yayasan Tahukah.

Kedua, kerja sama perlindungan Orangutan Tapanuli dan habitatnya secara berkelanjutan melalui dukungan program konservasi bersama YOSL-OIC.

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan berkelanjutan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

“Tujuan utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan konservasi dan kelestarian lingkungan menjadi batasan yang harus dipatuhi agar pembangunan tidak merusak ekosistem,” ujar Deni dalam sambutannya.

Ia menekankan pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian tetap harus berjalan, namun pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara terkendali agar tidak menimbulkan kerusakan alam maupun bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Taput juga mendorong perubahan paradigma hubungan antara pemerintah dan organisasi nonpemerintah (NGO) agar lebih kolaboratif.

Menurut Deni, wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dimiliki Tapanuli Utara berpotensi dikembangkan menjadi pusat penelitian dan kawasan konservasi wisata yang terintegrasi dengan akses Bandara Internasional Silangit.

Selain konservasi, pemerintah daerah juga meminta yayasan menggalakkan edukasi mengenai Orangutan Tapanuli kepada pelajar sejak tingkat sekolah dasar melalui media interaktif, buku edukasi, hingga suvenir.

Pemkab Taput bahkan merencanakan pembangunan ikon atau patung replika Orangutan Tapanuli di kawasan strategis sebagai simbol identitas ekosistem Harangan Tapanuli.

Kesepakatan kerja sama ini mencakup sejumlah wilayah konservasi di Kabupaten Tapanuli Utara, di antaranya Kecamatan Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, dan Parmonangan yang meliputi beberapa desa penyangga habitat Orangutan Tapanuli.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat perlindungan satwa endemik sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan.(LS)