Mangrove Sumbawa Disiapkan Jadi Aset Ekonomi Hijau, NTB Bentuk BUMD Perdagangan Karbon

Sumbawa-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah strategis untuk menjadikan rehabilitasi kawasan mangrove sebagai penggerak ekonomi hijau melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola perdagangan karbon. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah dan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Muhammad Jumhur Hidayat dalam kegiatan Mangrove for Life di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (7/7/2026).

Menurut Iqbal, rehabilitasi mangrove yang tengah dilakukan merupakan bagian dari kontribusi NTB dalam mendukung target nasional penurunan emisi karbon. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah provinsi tengah mempersiapkan pembentukan BUMD yang akan menangani seluruh proses perdagangan karbon secara profesional.

"Rehabilitasi mangrove ini menjadi bagian dari kontribusi NTB dalam upaya penyerapan karbon skala nasional. Kami sedang menyiapkan BUMD yang akan menangani seluruh proses perdagangan karbon, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dapat dirasakan oleh daerah dan masyarakat," ujar Iqbal.

Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan ekonomi hijau karena memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hingga saat ini, PT Freeport Indonesia telah merehabilitasi kawasan mangrove seluas 445 hektare di Sumbawa, atau sebagian besar dari total 484 hektare rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan di Provinsi NTB.

Kawasan mangrove yang telah dipulihkan tersebut dinilai memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah signifikan sehingga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon di pasar internasional.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan perdagangan karbon dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung rehabilitasi lingkungan di Indonesia. Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, mekanisme tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi.

Namun demikian, Jumhur menegaskan bahwa nilai ekonomi dari perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

"Selain menyerap emisi karbon, rehabilitasi mangrove juga memperkuat ketahanan wilayah pesisir, membuka lapangan kerja melalui kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Ekosistem mangrove yang sehat juga akan mendukung sektor perikanan, pariwisata, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir," katanya.

Pemerintah optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah daerah, dan dunia usaha akan mempercepat pengembangan ekonomi hijau di wilayah tersebut.

Dengan dukungan investasi rehabilitasi mangrove dan pengelolaan perdagangan karbon yang terintegrasi melalui BUMD, Kabupaten Sumbawa diproyeksikan menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi hijau di Indonesia Timur. Selain menjaga kelestarian lingkungan, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (JB)