DPRD Bangli Desak Jalan Penunjang Pariwisata Jadi Prioritas Perbaikan

Bangli-Mediaindonesianews.com: Komisi III DPRD Kabupaten Bangli mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli melalui Dinas PUPR-Perkim segera memperbaiki ruas jalan rusak yang menjadi akses menuju sejumlah objek wisata. Infrastruktur jalan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli.

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bangli bersama Dinas PUPR-Perkim dan instansi terkait yang berlangsung hampir empat jam, Senin (13/7/2026).

Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Subagan, mengatakan kondisi jalan memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan pariwisata. Menurutnya, akses jalan yang baik menjadi salah satu sarana pendukung kenyamanan wisatawan menuju objek wisata.

“Berkaca dari satu-satunya sumber PAD di Bangli dari sektor pariwisata, tentunya yang menjadi salah satu pendukung sektor ini adalah jalan,” ujar Subagan.

Ia meminta Dinas PUPR segera melakukan inventarisasi dan perbaikan terhadap ruas jalan menuju objek wisata yang mengalami kerusakan, termasuk jalur wisata di Kecamatan Tembuku, Kintamani, Susut dan wilayah lainnya.

“Oleh karena itu, kami meminta Dinas PU untuk melakukan perbaikan terhadap jalan menuju objek wisata baik itu yang ada di Kecamatan Tembuku, Kintamani, Susut dan lainnya yang mengalami kerusakan,” katanya.

Subagan menyadari tidak seluruh ruas jalan menuju objek wisata menjadi kewenangan Pemkab Bangli. Sebagian jalan berstatus jalan provinsi maupun nasional sehingga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah di atasnya.

Karena itu, Komisi III DPRD Bangli menyatakan siap mendampingi Dinas PUPR untuk melakukan audiensi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila terdapat ruas jalan yang kewenangannya berada di luar pemerintah kabupaten.

“Sehingga dengan upaya yang dilakukan, kerugian pariwisata akibat kerusakan jalan bisa segera teratasi. Itu yang menjadi penekanan kami, agar ruas-ruas jalan rusak menuju objek wisata bisa dibenahi,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Bangkiang Sidem, Tembuku tersebut.

Menurut Subagan, percepatan perbaikan akses wisata menjadi penting agar kerusakan infrastruktur tidak berdampak terhadap kenyamanan wisatawan dan pada akhirnya mengganggu penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Selain persoalan infrastruktur, Komisi III juga mendorong Pemkab Bangli mengoptimalkan sumber pendapatan dari sektor pariwisata yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Subagan menyoroti aktivitas wisata menggunakan mobil jeep menuju kawasan Gunung Batur yang jumlahnya disebut mencapai ratusan kendaraan. Ia menilai potensi tersebut dapat menjadi sumber tambahan PAD apabila memiliki dasar pungutan yang jelas dan dikelola secara transparan.

“Kalau saja satu jeep kena retribusi sebesar Rp50 ribu, bisa dibayangkan berapa jumlah pendapatan daerah,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong Pemkab segera menyusun regulasi yang menjadi dasar pemungutan retribusi sekaligus memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan.

“Maka dari itu, kami mendorong Pemkab untuk segera membuat peraturan terkait pungutan retribusi. Dan juga memonitor potensi kebocoran-kebocoran pungutan retribusi,” kata Subagan.

Anggota Komisi III DPRD Bangli lainnya, Ida Bagus Santosa, juga meminta perencanaan perbaikan jalan pada 2027 dilakukan secara matang. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas PUPR dengan masyarakat agar informasi mengenai status maupun progres pekerjaan jalan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ia mencontohkan masih adanya informasi terkait pekerjaan ruas jalan yang belum tuntas di Sala serta jalan menuju objek wisata Pucak Demulih.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti sistem pelayanan pada loket pungutan retribusi. Menurutnya, tidak adanya petugas PNS dan penggunaan tenaga kontrak yang mengenakan pakaian bebas dapat menimbulkan keraguan wisatawan mengenai legalitas pungutan yang dilakukan.

“Kalau berbicara PAD Bangli tentu semua penunjang yang ada harus benar-benar memadai,” katanya.

Komisi III juga meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli mengevaluasi kinerja petugas pungut yang jumlahnya mencapai 95 orang. Selain itu, fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet dan anjungan juga diminta ditambah.

“Masalah anggaran ke depan akan kami kawal dan perjuangkan terutama yang berskala prioritas. Oleh karena itu, akan dilaksanakan rapat kerja kembali terkait perencanaan anggaran 2027 dan evaluasi kegiatan tahun 2026,” ujar Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Wayan Darsana.

Dalam rapat tersebut, Komisi III menyepakati agar ruas jalan berstatus kabupaten yang menjadi akses menuju objek wisata ditetapkan sebagai salah satu prioritas perbaikan.

Sementara untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, Dinas PUPR diminta segera menindaklanjutinya melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi berwenang.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Bangli, Dewa Agung Putra Suryadarma, menjelaskan bahwa perbaikan jalan harus disesuaikan dengan status dan kewenangan masing-masing ruas jalan.

“Kewenangan kita hanya jalan yang berstatus kabupaten. Jika ada jalan baik itu berstatus provinsi atau nasional yang rusak kita hanya melakukan koordinasi saja. Kalau kita yang melakukan perbaikan akan menyalahi aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli, I Wayan Dirgayusa, mengakui masih terdapat kebocoran pungutan retribusi di sejumlah titik, salah satunya akses menuju objek wisata Penelokan.

Menurut Dirgayusa, salah satu penyebabnya adalah adanya pengemudi yang memanfaatkan jalur alternatif atau “jalan tikus” untuk menghindari titik pungutan resmi.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menambah empat pos cabang retribusi. Dengan penambahan tersebut, jumlah pos pungutan meningkat dari sebelumnya lima pos induk menjadi sembilan pos.

“Sejak awal bulan Juni pos tersebut beroperasi, imbasnya pendapatan retribusi meningkat dari sebesar Rp25 juta per hari menjadi Rp42 juta per hari,” ungkap Dirgayusa.

Ia mengatakan optimalisasi PAD dari sektor pariwisata akan terus dilakukan dengan memperhatikan masukan dari DPRD Bangli. Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah membutuhkan dukungan dan pengawasan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif.

“Mengingat semua pencapaian tidak terlepas dari dorongan dan perhatian berbagai pihak, tak terkecuali wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif,” pungkasnya. (JB)