bendera

Kamis, 03 September 2026    06:06 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KABAR DAERAH
 


Jelang Idul Fitri Pemkot Bekasi Pantau Pusat Perbelanjaan


Tim Red,    06 Mei 2021,    03:08 WIB

Jelang Idul Fitri Pemkot Bekasi Pantau Pusat Perbelanjaan
Jelang Idul Fitri Pemkot Bekasi Pantau Pusat Perbelanjaan

Kota Bekasi-mediaindonesianews.com: Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) melakukan monitoring evaluasi (Monev) pada pusat-pusat perbelanjaan, hal ini dilakukan guna memantau penerapan Protokol Kesehatan, Selasa (4/5).


Jelang Idul Fitri Pemkot Bekasi Pantau Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 556/570/SET.COVID-19 tentang PPKM berbasis mikro dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran Korona di Kota Bekasi pada sektor jasa usaha, kepariwisataan, hiburan dan perdagangan (area publik).

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Nanang Qosim mengatakan bahwa, kegiatan Monev dilakukan untuk melihat sejauh mana pusat-pusat perbelanjaan mematuhi Protokol Kesehatan.

“Rutin seperti tahun lalu, kami lakukan Monev kelapangan, melihat penerapan Prokes dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipastikan dijalankan dengan patuh serta bertanggung jawab,” ujar Nanang.


Jelang Idul Fitri Pemkot Bekasi Pantau Pusat Perbelanjaan

Lebih lanjut Nanang menjelaskan bahwa menjelang Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan menjadi sasaran utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

“hal tersebut menjadi perhatian khusus Pemkot Bekasi, pusat-pusat perbelanjaan menjadi sasaran yang paling dikunjungi masyarakat. Jangan sampai ini malah menjadi pusat penyebaran Covid-19, dengan melakukan Monev kita dapat memantau dan memastikan betul Prokes dilaksanakan,” katanya.

Nanang mengimbau agar pusat-pusat perbelanjaan dapat mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan Prokes.

"Diterapkan dengan sungguh-sungguh demi keselamatan dan kesehatan kita bersama, jangan sampai ini menjadi klaster baru," jelas Nanang.

Sementara Center Director Summarecon Mall Bekasi (SMB), Ugi Cahyono mengatakan bahwa, pihaknya sangat mendukung dan mematuhi peraturan pemerintah, dengan membuat mekanisme Prokes.

"Kami tentunya sangat mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, kami telah membuat mekanisme Protokol Kesehatan yang tentunya dapat melindungi pengunjung maupun karyawan, terkait Pembatasan pengunjung kami sudah memiliki sistem sehingga semua terdata dan kapasitas pengunjung sudah dipastikan dapat kita pantau," pungkasnya. (tim Red) 


banner
NASIONAL
img
Kamis, 03 September 2026
Nusa Tenggara Timur, mediaindonesianews.com - Memasuki hari kesembilan belas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, Rabu (2/9/2026). Upaya tersebut
img
Rabu, 02 September 2026
OKU Timur, mediaindonesianews.com - Wadan Kodiklat TNI Marsda TNI Bambang Gunarto mewakili Dankodiklat TNI meninjau kegiatan _Engineer Civic Action Program_ (ENCAP) Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Lampung - Prajurit Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan menembak sniper dan jungle survival di Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Rabu (2/9/2026). Latihan ini diikuti prajurit dari Indonesia,
img
Rabu, 02 September 2026
Bandung, mediaindonesianews.com - Personel TNI dan militer negara mitra melaksanakan _Humanitarian Assistance and Disaster Relief_ (HADR) _Tabletop Exercise_(TTX) dalam rangka Latihan Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di
img
Rabu, 02 September 2026
Sumsel - Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera
img
Rabu, 02 September 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi sorotan setelah hingga Agustus 2026 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang sekaligus memperpanjang persoalan

MEDIA INDONESIA NEWS