Bakamla RI Persiapkan Patroli Terkoordinasi "Operasi Gannet-8"

Jakarta - Sebanyak 12 perwakilan personel dari unit kerja terkait di Bakamla RI turut serta menghadiri kegiatan Lokakarya dalam rangka Persiapan Operasi Gannet-8. Kegiatan berlangsung selama dua hari di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (8/5/2024). 

Kegiatan dibuka dengan sambutan Deputy Commander Maritime Border Command (MBC) Australia Border Force (ABF) Neil Horne, dilanjutkan sambutan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari, dan sambutan dari perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kapten Samuel Sandi. Memasuki kegiatan inti yakni, penyampaian Materi dari Narasumber Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) Prof. Stuart Kaye dan Mr. Chris Rahman dengan tema UNCLOS, kewenangan negara bendera dan pengejaran seketika (Hot Pursuit) dalam kebijakan operasi penegakan hukum. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Grup mengenai pembahasan skenario tema dan peristiwa yang sering terjadi pada pelaksanaan Operasi Gannet-8. Skenario pertama mengambil tema IUU Fishing dan Shared Jurisdiction (Yurisdiksi Bersama), sedangkan Skenario ke-2 melanjutkan tema tentang IUU Fishing, dan Mothership Transhipment/Pemindahan muatan dari Kapal Kecil ke Kapal Induk. Kegiatan diskusi di moderatori oleh perwakilan ABF Jakarta Inspector Keven Gray. 

Perwakilan yang terlibat dari Unit Kerja terkait di Bakamla RI meliputi, Direktorat (Dit.) Kerja Sama, Dit. Hukum, Dit. Data dan Informasi, Unit Penindakan Hukum, Kantor Pemantauan Informasi Marabahaya Laut (KPIML), Zona Maritim Timur, Tengah, serta dua personel KN Pulau Marore-322. Lebih lanjut, terdapat perwakilan dari K/L lain, meliputi 10 perwakilan PSDKP, 8 perwakilan ABF, MBC, serta Kedubes Australia. 

Untuk diketahui, Operasi Gannet-8 ini merupakan Patroli Terkoordinasi yang secara rutin diadakan oleh Bakamla RI, KKP, dan ABF sebagai salah satu bentuk kerja sama antara Indonesia dengan Australia dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di wilayah perairan perbatasan kedua negara. (Humas Bakamla RI)