Kasus PT BDS Mandek, Kebersamaan Bupati dan Kajari Bale Bandung Picu Sorotan Publik

Soreang-Mediaindonesianews.com: Foto kebersamaan Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bale Bandung, Donny Haryono Setyawan SH, MH, dalam acara pisah sambut Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Rabu (10/9), menuai sorotan di tengah lambannya penanganan kasus dugaan pidana yang melibatkan PT BDS.

Acara yang digelar di Makodim 0624 itu dihadiri lengkap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung. Dalam momen tersebut, Bupati dan Kajari duduk berdampingan, menunjukkan sinergi antar-lembaga. “Kami Forkopimda Kabupaten Bandung berkomitmen menjaga sinergi dan soliditas demi terciptanya keamanan serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati Dadang Supriatna.

Kasus PT BDS Mandek?

Namun, di balik simbol kebersamaan itu, publik menyoroti kasus PT BDS yang hingga kini tak kunjung tuntas. Kajari Bale Bandung sebelumnya menjanjikan penetapan tersangka dalam waktu dua minggu sejak rilis pers terakhir. Faktanya, hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi.

Kondisi ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat dan vendor yang merasa dirugikan. Aliansi LSM yang mengawal kasus PT BDS menilai, lambannya penanganan perkara berpotensi menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus.

Suara Aliansi LSM

Juru Bicara Aliansi LSM, Yunan Buana, SE., MH, menegaskan, pihaknya menuntut Kejaksaan agar konsisten dan transparan

"Kami menilai ada ketidakjelasan dalam penanganan kasus PT BDS. Janji penetapan tersangka tidak kunjung ditepati, sehingga muncul kesan adanya intervensi atau perlakuan istimewa. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih," tegasnya.

Menurut Yunan, kedekatan simbolik antara pejabat daerah dan aparat penegak hukum bisa dipahami sebagai bentuk koordinasi, namun jangan sampai menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Publik berhak mendapat kepastian hukum," tambahnya.

Independensi Dipertanyakan

Sorotan semakin tajam setelah audiensi yang diajukan Aliansi LSM ke Kejaksaan hanya diterima Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), bukan Kajari secara langsung. Di saat bersamaan, Kajari lebih memilih hadir dalam acara konsolidasi Forkopimda bersama Bupati di Gedung Moch. Toha.

Kini, foto kebersamaan Bupati dan Kajari menjadi simbol multitafsir. Bagi sebagian pihak, momen itu menunjukkan sinergi Forkopimda. Namun bagi publik yang menanti kepastian hukum, kebersamaan tersebut justru memunculkan pertanyaan serius: apakah independensi penegakan hukum di Kabupaten Bandung, khususnya dalam kasus PT BDS, masih terjaga? (Agn)