Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Pengungsi, Huntara, dan Infrastruktur di Sumbar

Sumbar - Panglima TNI mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto  meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat, Kamis (18/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan pengungsi, pembangunan hunian sementara (huntara), serta percepatan pemulihan infrastruktur vital berjalan optimal dengan dukungan TNI dan kementerian terkait.

Di Kabupaten Agam, Presiden RI bersama Panglima TNI meninjau posko pengungsian di SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan serta pembangunan huntara bagi warga terdampak. Pemerintah merencanakan pembangunan 100 unit huntara sebagai solusi sementara sebelum hunian tetap dibangun. Presiden juga berdialog langsung dengan 271 jiwa pengungsi dari 85 kepala keluarga, serta meninjau posko trauma healing, dapur umum, dan posko kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana. “Kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya,” ujar Presiden Prabowo saat menyapa para pengungsi.

Secara nasional, pemerintah memprioritaskan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak. BNPB menyiapkan pembangunan 44.045 unit huntara di tiga provinsi, yakni Sumatra Barat 2.559 unit, Sumatra Utara 5.158 unit, dan Aceh 36.328 unit, sebagai bagian dari upaya pemulihan awal sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Presiden RI didampingi Panglima TNI juga meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman yang mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2025, serta meninjau progres perbaikan Jalan Lembah Anai Ruas Padang Panjang–Sicincin di Kabupaten Tanah Datar guna memastikan pemulihan konektivitas dan keselamatan pengguna jalan.

Melalui rangkaian kunjungan tersebut, Panglima TNI menegaskan kesiapan TNI untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pascabencana. TNI bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi memastikan pemulihan pengungsian, hunian sementara, dan infrastruktur strategis dapat segera dimanfaatkan kembali demi mendukung mobilitas, pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat.