ATR/BPN Perketat Kendali APBN 2026, Sekjen Tekankan Anggaran Harus Langsung Berdampak ke Publik

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat pada Tahun Anggaran 2026. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, Rabu (4/2).

Dalu menyampaikan, capaian realisasi anggaran ATR/BPN pada 2025 yang mencapai 95,73 persen harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Menurutnya, anggaran 2026 tidak boleh hanya terserap tinggi, tetapi harus selaras dengan target kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi publik.

“Anggaran yang diterima harus mengalir langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Karena itu, perencanaan harus disiapkan secara matang sejak awal tahun,” ujar Dalu di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Ia menekankan pentingnya evaluasi sebagai instrumen pengendalian dan akuntabilitas penggunaan APBN. Seluruh satuan kerja, baik di pusat maupun daerah, diminta menetapkan target kinerja yang realistis, menyusun jadwal pelaksanaan yang terukur, serta menyiapkan dokumen pendukung sejak awal agar pelaksanaan program dapat dikendalikan secara triwulanan.

Sekjen ATR/BPN juga menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara kementerian di tingkat pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di daerah. Koordinasi yang solid dinilai menjadi kunci agar perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program berjalan searah.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa capaian kinerja 2025 tergolong positif meskipun sempat menghadapi keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di tengah tahun. Hasil evaluasi kinerja tersebut akan dijadikan dasar perbaikan perencanaan agar target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.

Rapat evaluasi ini digelar selama tiga hari, 4–6 Februari 2026. Seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran memaparkan laporan kinerja tahun 2025 dan rencana aksi tahun 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring.***