bendera

Sabtu, 16 Mei 2026    04:53 WIB
MEDIA INDONESIA NEWS

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

NASIONAL
 


Menteri Nusron Tekankan Good Governance di SUSBANPIM VIII: Organisasi Harus Disiplin dan Punya Tata Kelola Jelas


Tim Red,    15 Mei 2026,    22:10 WIB

Menteri Nusron Tekankan Good Governance di SUSBANPIM VIII: Organisasi Harus Disiplin dan Punya Tata Kelola Jelas
istimewa

Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII di Kabupaten Semarang, Kamis (14/05/2026).


Menteri Nusron Tekankan Good Governance di SUSBANPIM VIII: Organisasi Harus Disiplin dan Punya Tata Kelola Jelas

Dalam kegiatan yang berlangsung di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu membawakan materi mengenai penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepada 105 kader Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dari berbagai daerah.

“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron Wahid.

Menurutnya, organisasi yang ingin berkembang dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat harus memiliki aturan main yang jelas, termasuk sistem kerja, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terstruktur.


“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegasnya.

Selain tata kelola, Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas SDM dalam organisasi. Ia menilai pendelegasian kewenangan menjadi salah satu kunci agar organisasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin semata.

Menurutnya, distribusi kewenangan yang sehat dapat memperkuat efektivitas organisasi sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab di setiap tingkatan kepemimpinan.

“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman mengenai arah dan prioritas organisasi guna menghindari konflik kepentingan internal.

Ia menekankan bahwa kepentingan negara dan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi demi menciptakan organisasi yang solid dan berorientasi pada kemanfaatan bersama.

“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu,” ujarnya.

Kegiatan SUSBANPIM VIII sendiri berlangsung selama enam hari, mulai 12 hingga 17 Mei 2026, sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi Banser di tingkat nasional.***


banner
NASIONAL
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) guna menghindari kekeliruan dalam proses
img
Jumat, 15 Mei 2026
Semarang-Mediaindonesianews.com: Nusron Wahid menegaskan pentingnya disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola organisasi yang baik sebagai fondasi utama mewujudkan good governance. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara
img
Jumat, 15 Mei 2026
Nganjuk - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Ketua Komisi IV DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto didampingi Kepala Staf Angkatan Darat
img
Jumat, 15 Mei 2026
Jakarta-Mediaindonesianews.com: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya
img
Jumat, 15 Mei 2026
Padang-Mediaindonesianews.com: Sertipikat tanah ulayat kini menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepastian
img
Kamis, 14 Mei 2026
Jakarta, mediaindonesianews.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto  bersama Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp

MEDIA INDONESIA NEWS